JawaPos.com - Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai manuver ciamik.
Namun, di saat bersamaan langkah ini juga berisiko bagi Indonesia.
Pandangan itu disampaikan setelah Prabowo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia.
Nyaris bersamaan dengan pertemuan itu, Sjarfie bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon.
Baca Juga: Usai Bertemu Putin, Prabowo Tiba di Paris untuk Temui Presiden Prancis Emmanuel Macron
Menurut Co-Founder ISDS Edna Caroline, langkah berani Prabowo dan Sjafrie bertemu dengan 2 kutub kekuatan besar dunia itu bisa dilihat sebagai manuver cantik di tengah menyempitnya ruang geopolitik.
Terlebih saat ini tengah bergejolak perang di Timur Tengah. AS dan Israel melawan Iran. Edna menilai, perang tersebut telah menegaskan kembali persepsi menurunnya hegemoni AS.
”Walaupun AS tetap menjadi negara terkuat saat ini, tetapi perilakunya yang merusak tatanan dunia mempercepat perubahan geopolitik. Dunia ke ke depan akan dipengaruhi oleh beberapa kekuatan besar dengan aturan main yang berbeda saat AS menjadi satu-satunya hegemoni,” kata dia dalam keterangan resmi pada Selasa (14/4).
Beberapa kekuatan yang dimaksud oleh ISDS berada di Asia-Pasifik. Selain AS, kini ada Tiongkok, India, Jepang, Nato, dan tentu saja Rusia.
Sementara Indonesia hingga kini masih berada di tengah persilangan geopolitik karena posisinya berada dekat dengan Laut China Selatan yang sangat rentan menjadi titik konflik dunia di masa depan.
Baca Juga: Prabowo ke Rusia Ditemani Teddy hingga Bahlil, Mau Temui Vladimir Putin di Moskow
”Indonesia juga harus berhati-hati karena pastinya semua kekuatan itu akan berebut pengaruh bahkan bisa berkonflik di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Edna.
Lantas bagaimana Indonesia mengambil manfaat dan menghindar agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan?
ISDS menilai, kerja sama energi dengan Rusia akan menjadi jaminan stabilitas keamanan energi Indonesia ke depan.
Hanya, ada hal lain yang tidak kalah strategis. Yakni peluang kerja sama membangun tenaga nuklir dan antariksa.
”2 hal itu di sisi lain tentunya akan menimbulkan kekhawatiran di regional, apa keinginan Indonesia dengan agenda-agenda yang progresif itu,” kata dia.
Baca Juga: Bertemu Putin, Prabowo Buka Banyak Peluang Kerja Sama
Menurut Edna, kunjungan kerja Menhan Sjafrie ke AS dilakukan untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut.
Lewat pertemuan Sjafrie dengan Hegseth, Indonesia menunjukkan sinyal politik Internasional.
Bahwa politik bebas aktif tetap dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan Rusia dan AS, termasuk dengan mengakomodir kepentingan Amerika.
Misalnya memastikan tentara mereka mengerti dan memiliki data wilayah Asia Pasifik. Kemudian membiasakan pasukan AS menyesuaikan alat tempur di wilayah dengan iklim tropis.
Sementara kepentingan Indonesia, lanjut Edna, adalah meningkatkan profesionalisme TNI dengan belajar secara langsung dari militer AS yang kerap bertempur di berbagai palagan.
Baca Juga: Usai Lawatan ke Moskow, Prabowo Terbang ke Paris Perluas Poros Diplomasi Strategis
Menurut dia, dari berbagai agenda kerja sama pertahanan RI-AS, yang menunjukkan penekanan pada kepentingan AS adalah exercise dan operational cooperation.
”Selama bertahun-tahun AS adalah mitra militer Indonesia yang paling banyak latihan bersama, yaitu sekitar 170 latihan per tahun. Bisa dikatakan setiap hari ada hubungan person to person antara personil TNI dan tentara AS,” terang dia.
Di balik semua itu, ISDS mengingatkan agar Pemerintah Indonesia tetap waspada. Khususnya terhadap klausul kerja sama operasional.
Dalam hal ini, lanjut Edna, Kemhan perlu menjelaskan kepada publik terkait dengan rincian kerja sama operasional tersebut.
Mengingat, AS punya kepentingan untuk membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia.
Baca Juga: Survei Poltracking : Kepercayaan Publik kepada Prabowo Capai 75,1 Persen
”Hal ini terus ditekankan AS dalam berbagai perundingan tarif dengan Indonesia di era (Presiden Donald) Trump. Keberadaan Pangkalan AS tidak sesuai dengan prinsip bebas aktif Indonesia, melanggar konstitusi, dan kedaulatan negara, mengancam pertahanan nasional, serta berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik geopolitik internasional,” ungkapnya.
Contoh paling dekat bisa dilihat dari serangan Iran ke berbagai negara yang bekerja sama dengan AS dan mengizinkan Paman Sam membangun pangkalan.
Tentu, Indonesia tidak ingin menjadi battleground dalam pertempuran AS dengan lawan mereka.
Karena itu, kabar tentang overflight clearance untuk pesawat-pesawat AS harus menjadi atensi.
Edna mengatakan, meski pihak Kemhan menyatakan bahwa itu baru sampai Letter of Intent, Indonesia perlu menegaskan politik bebas aktifnya juga harus diakomodir AS.
Baca Juga: 1,5 Tahun Pemerintahan Prabowo, KPK Jerat 13 Pejabat Negara, Didominasi Kepala Daerah
”Pasalnya, kalau Indonesia memberikan ruang atau akses untuk AS, berarti Indonesia juga harus memberikan ruang dan akses yang setara untuk negara lain termasuk Rusia dan China. Hal itu yang tidak diinginkan AS dan tentu Indonesia juga,” bebernya.
Sinyal yang sama juga harus disampaikan oleh Indonesia kepada Rusia yang sudah lama mengincar Biak di Papua untuk dijadikan sebagai stasiun luar angkasa.
Berkaitan dengan pertemuan Indonesia-Rusia dan Indonesia-AS yang berpotensi mengundang tanda tanya dari negara tetangga, Edna menyarankan Indonesia untuk berkomunikasi dengan ASEAN secara komprehensif.
”Komunikasi ini harus jadi prioritas dari sisi waktu. Setelah itu, Indonesia perlu segera membuka ruang-ruang kerja sama dengan China yang lebih luas. Tidak saja secara ekonomi tetapi juga dari sisi pertahanan dan militer,” kata dia.
Tidak lupa, ISDS mengingatkan agar pengambilan keputusan oleh Pemerintah Indonesia tidak bersifat top-down.
Melainkan juga harus mendengarkan pendapat birokrat dan profesional, khususnya di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kemhan.
Edna menyampaikan, pertahanan dan keamanan adalah bagian dari bela negara, sehingga pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil yang kompeten.
”Jangan semua informasi ditutup-tutupi sehingga menggerus kepercayaan rakyat pada pemerintahnya sendiri,” pungkasnya.