JawaPos.com - Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) Albertus Wahyurudhanto menilai, Polri melakukan persiapan matang sebelum menjalankan Operasi Ketupat 2026. Hasilnya, pengamanan mudik lebaran 2026 berjalan dengan baik.

Albertus mengatakan, Korlantas Polri telah mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin. Sehingga, lalu lintas selama mudik lebih terkendali dan angka kecelakaan turun. 

“Apresiasi kita kepada Korlantas karena mampu mengerahkan sumber daya, bukan hanya anggaran, tetapi juga manusianya dan teknologinya,” ujar Albertus, Minggu (12/4).

Tanpa perencanaan yang matang, Albertus menyakini Operasi Ketupat 2026 tidak akan berjalan baik. Menurutnya, perencanaan yang dilakukan tidak sekadar berbasis prosedur atau cara bertindak (CB), melainkan telah menggunakan pendekatan akademik yang lebih ilmiah.

Baca Juga: Israel Ancam Serang Iran Lagi: Jika Tak Ada Kesepakatan, Perang Berlanjut

“Perencanaannya tidak sekadar CB, tetapi menggunakan tools akademik, yaitu pendekatan prediktif dengan analisa yang scientific. Di era sekarang, teknologi sangat mendukung hal tersebut,” imbuhnya.

Kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di lapangan juga turut andil menyukseskan hajat tahunan ini. Pemimpin dibutuhkan di lapangan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

“Leadership dari Pak Kakorlantas mampu mengorganize berbagai komponen seperti Dishub dan pariwisata, sehingga semuanya berjalan serempak dan hasilnya menjadi baik,” jelasnya.

Albertus mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan bersama Ikatan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia menunjukkan tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi terhadap kebijakan yang diterapkan. Angkanya mencapai 93 persen.

"Artinya mayoritas pengguna jalan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan,” lanjutnya.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan (good governance) yang berjalan baik. Bahkan, respons publik yang biasanya cenderung mengeluh justru berubah menjadi apresiasi terhadap kebijakan lalu lintas yang diterapkan.