JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan strategi baru untuk mempercepat distribusi bantuan sosial (bansos) sekaligus memberdayakan masyarakat. Tidak hanya sekadar mengantar bantuan, PT Pos Indonesia kini dilirik untuk menjadi mitra strategis dalam program pemberdayaan ekonomi penerima manfaat.
Kementerian Sosial (Kemensos) berencana memperluas kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Selain menjadi garda terdepan dalam penyaluran bansos, perusahaan logistik plat merah ini akan dilibatkan dalam skema pemberdayaan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melihat potensi besar pada jaringan luas yang dimiliki PT Pos. Dengan puluhan ribu titik layanan, kolaborasi ini diyakini mampu menyentuh masyarakat hingga ke pelosok terdalam.
Gus Ipul mendorong agar skema kolaborasi pemberdayaan ini segera dimatangkan. Menurutnya, keterlibatan PT Pos secara aktif dapat membantu menekan biaya operasional penyaluran bantuan di masa depan.
"Ke depannya jika kita bisa bersinergi terkait pemberdayaan pasti luar biasa sekali dengan kekuatan 25.000 (termasuk agen) titik pos beserta pendamping PKH," ujar Gus Ipul saat menerima audiensi Dirut PT Pos Indonesia di Jakarta, Senin (6/4).
Ia juga menambahkan pentingnya mencari cara agar efisiensi ini berdampak positif bagi negara. "Bagaimana caranya mengikutsertakan PT Pos dalam pemberdayaan sehingga biaya penyaluran lebih ringan," katanya.
PT Pos Jadi Solusi Cepat Saat Data Penerima Berubah
Tantangan utama penyaluran bansos saat ini adalah dinamika data yang sangat cepat. Mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), daftar penerima manfaat bisa berubah setiap tiga bulan.
Gus Ipul menjelaskan, PT Pos menjadi pilihan paling efektif untuk menyalurkan bantuan kepada penerima baru yang belum memiliki rekening bank (burekol). Hal ini dikarenakan proses administrasi di bank Himbara biasanya memakan waktu lebih dari tiga bulan.
"Sekarang setiap tiga bulan bisa berubah (data penerima bantuan), maka dari itu kalau belum punya rekening kita bukakan dulu (burekol) sehingga bisa salur, pilihan paling cepat yaitu melalui PT Pos. Makanya sinergi Kemensos dengan PT Pos itu begitu besar. Setiap tiga bulan itu akan ada penyaluran kepada penerima manfaat yang baru, lalu berikutnya baru pakai Himbara," terang Gus Ipul.
Ia menegaskan kembali bahwa kecepatan distribusi adalah kunci agar bansos benar-benar menjadi jaring pengaman sosial. "Pembukaan rekening ini biasa memakan waktu tiga bulan lebih. Cara tercepat menyalurkan bagi rekening penerima manfaat baru melalui PT Pos. Setelah rekening melalui Himbara jadi, barulah disalurkan melalui Himbara," lanjutnya.
Pesan Presiden: Tanpa Pungli dan Tanpa Bocor
Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menyatakan kesiapannya mendukung penuh arahan Kemensos. Ia juga menekankan tiga poin utama yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto dalam pelayanan publik.
Ketiga poin tersebut meliputi pembaruan data yang akurat, ketepatan waktu penyaluran agar warga tidak menunggu lama, serta jaminan keamanan dari kebocoran anggaran.
"Saya mendapatkan juga pesan dari Presiden bahwa harus adanya pembaharuan data, baik di keuangan maupun operasional. Kedua, memastikan tidak ada keterlambatan. Jangan sampai penerima datang uangnya belum ada. Juga memastikan adanya fleksibilitas bagi penerima bantuan sehingga memudahkan mereka menerima. Lalu yang ketiga jangan ada kebocoran. Yaitu jangan sampai ada bentuk-bentuk pungli atau pemungutan uang yang dilakukan petugas bagi penerima bantuan, baik bansos atau dana pensiun," jelas Daud Joseph.
Layanan PT Pos juga dipastikan inklusif, dengan menyediakan fasilitas khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas demi kenyamanan penerima manfaat di seluruh Indonesia.