JawaPos.com - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khallilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengingatkan bahwa penyelenggaraan Muktamar NU 2026 mendatang harus bebas dari praktik politik uang. Ia menegaskan, politik uang perlu dinyatakan haram dalam proses tersebut.
Menurut Gus Lilur, politik uang tidak hanya akan memengaruhi suara peserta Muktamar, tetapi juga berpotensi menggadaikan masa depan NU.
"Sebelum Muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal, tanpa kompromi, yakni politik uang adalah haram. NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram," kata Gus Lilur kepada wartawan, Senin (6/4).
Gus Lilur juga menyoroti pentingnya memastikan seluruh peserta Muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima, perantara, maupun bagian dari distribusinya. Terlebih jika dana tersebut berasal dari praktik korupsi.
Baca Juga: Sahroni Ingatkan UU Perampasan Aset Tak jadi Tempat Penyalahgunaan Kewenangan Aparat
"Jika itu terjadi, persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi menjadi risiko hukum dan institusional," tegasnya.
Ia mengingatkan, keterlibatan dalam politik uang dapat menyeret NU ke dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini, bukan hanya asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.
"Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU," ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Pengurus Besar NU (PBNU) untuk mengambil langkah tegas dengan membersihkan organisasi dari pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi.
Gus Lilur juga menyoroti dampak isu-isu korupsi terhadap citra NU, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola kekuasaan dan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, meskipun proses hukum masih berjalan, isu tersebut telah memengaruhi persepsi publik.
"Dalam organisasi berbasis moral seperti NU, persepsi publik adalah modal utama. Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan itu, bukan hanya melalui klarifikasi, tetapi dengan keberanian melakukan pembersihan internal," tuturnya.
Ia tak memungkiri, persoalan struktural yang dihadapi NU kecenderungan dijadikan kendaraan politik kekuasaan. Ia menilai, NU saat ini tidak hanya didekati, tetapi juga diperebutkan oleh berbagai pihak.
"Banyak politisi melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi. Mereka masuk, berjejaring, lalu perlahan mengarahkan organisasi sesuai kepentingannya," ujarnya.
Baca Juga: Di Balik Klaim Stok Beras Melimpah, Seberapa Tahan Indonesia Hadapi El Nino Ekstrem?
Ia juga menyinggung penunjukan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua OC Muktamar. Menurutnya, hal tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan semata persoalan individu, melainkan batas antara pengabdian dan pemanfaatan.
Gus Lilur menegaskan bahwa NU harus menjaga independensinya agar tidak berubah menjadi alat politik. Jika independensi hilang, NU tidak lagi menjadi penjaga moral bangsa, melainkan bagian dari konfigurasi kekuasaan.
Karena itu, ia menyatakan bahwa Muktamar mendatang harus menjadi momentum untuk mengembalikan kepemimpinan NU kepada ulama yang memiliki kedalaman ilmu, kejernihan pandangan, dan keteguhan moral.
"NU tidak didirikan oleh politisi, tetapi oleh ulama. Hanya dengan kembali kepada ulama yang otoritatif secara keilmuan dan moral, NU bisa menjaga jati dirinya," pungkasnya.