JawaPos.com - Auriga Nusantara menyoroti lonjakan deforestasi hutan Indonesia pada 2025. Total deforestasi mencapai 433.751 hektare, meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang seluas 261.575 hektare, kenaikan ini setara dengan lonjakan sekitar 66 persen dalam kurun satu tahun.
Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara, menyatakan bahwa lonjakan deforestasi ini menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap hutan alam Indonesia akibat kebijakan yang tidak sepenuhnya berbasis pada perlindungan lingkungan.
"Kalimantan kembali menjadi pulau dengan deforestasi terluas, menjadikan pulau ini secara berturut-turut menjadi pemuncak deforestasi sejak 2013," kata Dedy Sukmara dalam laporan Auriga, dikutip Kamis (2/4).
"Pada 2025, semua pulau besar Indonesia mengalami perluasan deforestasi, dengan Tanah Papua mengalami lonjakan deforestasi terluas, yakni bertambah 60.337 hektare dari luas deforestasi 2024," sambungnya.
Menurutnya, deforestasi tercatat terjadi di hampir seluruh provinsi Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan Jogjakarta. Perubahan juga terlihat pada daftar provinsi dengan deforestasi tertinggi, yang kini didominasi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Aceh.
Namun, dari sisi persentase, Pulau Jawa mencatat kenaikan tertinggi hingga 440 persen.
Secara nasional, rata-rata deforestasi bulanan pada 2025 mencapai 36.146 hektare, dengan puncak tertinggi terjadi pada Mei dan periode intensif berlangsung antara April hingga Oktober.
Lonjakan ekstrem juga terjadi di wilayah Sumatera bagian utara.
Menurutnya, Aceh mengalami peningkatan 426 persen, Sumatera Utara 281 persen, dan Sumatera Barat bahkan mencapai 1.034 persen, yang beriringan dengan meningkatnya kejadian bencana longsor dan banjir di kawasan tersebut.
"Lonjakan deforestasi ini menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap hutan alam Indonesia akibat kebijakan yang tidak sepenuhnya berbasis pada perlindungan lingkungan," bebernya.
Ia menilai, ekspansi penggunaan lahan tanpa kontrol ketat menjadi salah satu faktor utama kerusakan hutan. Ia tak memungkiri, program populis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti ketahanan pangan dengan alokasi 20,6 juta hektare kawasan hutan memicu luasnya deforestasi.
"Tercatat, 78.213 hektare deforestasi terjadi di area ini, atau sekitar 18 persen dari total nasional," tuturnya.
Atas dasar itu, Auriga Nusantara merekomendasikan langkah konkret, mulai dari perlindungan hutan tersisa, pengendalian tata ruang, hingga komitmen korporasi dan insentif bagi pihak yang menjaga kelestarian hutan.
Adapun, data tersebut diperoleh Auriga Nusantara melalui pemodelan spasial berbasis citra satelit Sentinel-2 resolusi 10 meter, inspeksi visual, hingga verifikasi lapangan. Auriga Nusantara juga mengombinasikan data dari berbagai sumber seperti MapBiomas Indonesia, Kementerian Kehutanan, hingga Google Forest Persistence.
Dalam verifikasi lapangan, Auriga Nusantara mengunjungi area seluas 49.321 hektare yang tersebar di 38 desa dan 28 kabupaten di 16 provinsi. Wilayah cakupan meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Tanah Papua, sehingga memberikan gambaran menyeluruh kondisi deforestasi nasional.