Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan hal tersebut saat memberikan paparan dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Rabu (11/3/2026). (Edy Pramana/JawaPos.com)

JawaPos.com – Media massa dipandang sebagai ujung tombak dalam memperkuat pembangunan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selain menyebarkan informasi yang edukatif dan menjalankan fungsi pengawasan publik, pers juga dinilai berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan HAM.

Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat kolaborasi dengan komunitas media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM sekaligus memperkuat praktik demokrasi.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan hal tersebut saat memberikan paparan dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Rabu (11/3/2026).

“Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, itu susah. Bagaimanapun pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers adalah pilar pembangunan HAM,” ujar Pigai.

Baca Juga: Natalius Pigai Bela Menlu Sugiono: Kritik Pak Dino Isinya Semua Zonk!

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor, baik dalam bidang sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.

“Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya,” katanya.

Pigai berharap melalui kolaborasi antara pemerintah dan media dapat tercipta ruang dialog yang konstruktif sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam upaya pemajuan HAM. Ia juga mendorong kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk memperluas keterlibatan media dalam agenda pembangunan berbasis penghormatan terhadap HAM.

Dari Pelatihan hingga Penghargaan

Sejalan dengan upaya tersebut, Pigai mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis, mulai dari pelatihan hingga kompetisi karya jurnalistik bertema HAM.

Salah satu program yang akan digelar adalah Kelas HAM untuk Jurnalis yang bertujuan meningkatkan pemahaman wartawan mengenai isu-isu hak asasi manusia.

“Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa mengikuti kelas khusus ini untuk memperkuat pengetahuan tentang HAM,” jelas Pigai.

Selain itu, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik yang berfokus pada isu-isu HAM. Karya wartawan yang mengangkat persoalan pelanggaran HAM hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bagian dari penilaian dalam kompetisi tersebut.

“Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya,” ujar Pigai.

Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyinggung persepsi bahwa hubungan antara pemerintah dan media sering kali dianggap berjarak. Padahal, menurutnya, kedua pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem demokrasi.

“Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi,” katanya.

Jurnalis Disebut Pembela HAM

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Ia menilai profesi jurnalis memiliki kontribusi penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Nezar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan pernah menyatakan bahwa jurnalis dapat dikategorikan sebagai pembela HAM.

“Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human rights defender. Maknanya, wartawan adalah juga pembela HAM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hal tersebut tidak terlepas dari peran jurnalis dalam melaporkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM serta mengawasi jalannya kekuasaan.

“Pers juga dinilai mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” kata Nezar.