JawaPos.com - Rencana impor massal kendaraan niaga dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini berada di ujung tanduk. Meski uang muka senilai triliunan rupiah sudah dibayarkan, gelombang penolakan dari DPR hingga serikat buruh terus menguat.
Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai carut-marut rencana impor 105.000 unit pikap yang tengah menjadi sorotan publik.
Impor 105 Ribu Unit Pikap India Tetap Jalan Meski Dikritik
Baca Juga: Usai Jadi Polemik, Agrinas Manut Pemerintah dan DPR Tunda Impor Mobil Pickup dari India
PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan tetap melanjutkan proses impor 105.000 unit kendaraan niaga dari pabrikan India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan logistik Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Tak main-main, Agrinas dilaporkan telah menggelontorkan uang muka (DP) sebesar Rp7,3 triliun. Angka tersebut merupakan 30 persen dari total nilai pengadaan yang mencapai Rp24,66 triliun.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa sebagian unit bahkan sudah mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. "Sebanyak 200 unit telah didistribusikan, 400 unit menyusul pekan depan, dan ditargetkan 1.000 unit tiba hingga akhir bulan ini," jelasnya.
Rincian Kendaraan dan Alasan Pembayaran DP
Baca Juga: KPK Bakal Pelototi Pengadaan 105 Ribu Mobil Pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih
Total pengadaan ini mencakup tiga jenis kendaraan utama:
- 35.000 unit Scorpio 4x4 (Mahindra)
- 35.000 unit Yodha 4x4 (Tata Motors)
-35.000 unit Ultra T.7 Light Truck (Tata Motors)
Dengan harga per unit di kisaran Rp200 jutaan berstatus on the road (OTR), Joao menegaskan pembayaran DP dilakukan agar produsen memberikan prioritas kepada pesanan Indonesia. Untuk sementara, unit yang datang akan disimpan di markas Kodim setempat sebelum diserahkan ke koperasi.
DPR Minta Impor Ditunda Tunggu Arahan Presiden
Meskipun proses pengadaan sudah berjalan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas meminta pemerintah untuk menunda rencana tersebut. Ia menekankan pentingnya menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berada di luar negeri.
"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden (Prabowo Subianto) masih di luar negeri," kata Dasco.
Ia menambahkan bahwa sekembalinya ke tanah air, Presiden akan melakukan kalkulasi ulang, terutama terkait kesiapan industri otomotif dalam negeri.
"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," imbuh Ketua Harian DPP Gerindra tersebut.
Ancaman PHK dan Aksi Protes Ribuan Buruh
Rencana impor ini juga memicu kemarahan dari sektor pekerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kebijakan ini berpotensi mematikan industri otomotif nasional dan memicu PHK massal.
Menurut Said Iqbal, jika pesanan sebesar itu dialihkan ke produsen lokal, dampaknya akan sangat positif bagi ekonomi nasional. "Kalau produksi itu diberikan kepada industri dalam negeri, bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja dan menggerakkan industri suku cadang dalam jangka panjang," ujarnya.
Baca Juga: Mobil Mewah BMW Ringsek Usai Tabrak Pickup, Pengemudi Diduga Mabuk
Sebagai bentuk protes, ribuan buruh dijadwalkan akan menggeruduk Gedung DPR RI pada 4 Maret mendatang. Salah satu tuntutan utamanya adalah pembatalan impor mobil India tersebut.
"Output aksi 4 Maret jelas. Sahkan RUU PPRT, sahkan RUU Ketenagakerjaan, hapus outsourcing dan tolak upah murah, tegakkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar THR, bebaskan THR dari pajak, dan batalkan impor mobil pick up yang mengancam PHK," tegas Said Iqbal.