JawaPos.com - Saat warganya menderita akibat banjir dan tanah longsor, Bupati Aceh Selatan Mirwan justru pergi umrah. Kemendagri pun turun tangan. Mirwan terancam dijatuhi sanksi.
”Kami sangat menyayangkan begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah," ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Sabtu (6/12).
Benni menuturkan, Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana. Kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
”Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakatnya,” tegasnya. Ia mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian telah menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi.
"Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri dan akan pulang besok (hari ini, Red),” jelasnya.
Benni mengatakan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
Benni menambahkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya menolak izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat berdasarkan keputusan Bupati Mirwan sendiri.
Baca Juga: Pemerintah dan Korporasi Wajib Beri Kompensasi Kepada Korban Banjir-Longsor di Sumatera
Korban Bencana Terancam Penyakit
Penanganan korban bencana dan pengungsi perlu dipercepat. Pusat Krisis (Puskris) Kementerian Kesehatan merilis terdapat 181 kasus penyakit yang ditemukan di daerah pengungsian. Penyakit tertinggi berupa infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
Di luar kasus yang ditemukan di lapangan, Puskris dan Dinkes Sumbar siap mengantisipasi potensi beberapa penyakit. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Sumbar Saiful Jamal menuturkan, Puskris merilis potensi peningkatan penyakit.
"Setelah bencana terjadi dan masyarakat berada di pos pengungsian atau sekitar tempat tinggalnya, kondisi air dan sanitasi menjadi perhatian dinas kesehatan," ujarnya saat memberikan keterangan pers di Posko Terpadu Sumbar, Jumat (5/12).
Baca Juga: Pelni Gratiskan Pengiriman Bantuan Bencana ke Sumut, Begini Syarat dan Cara Kirimnya
Kemendiktisaintek Bantu Mahasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan bantuan untuk para mahasiswa yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek Mukhamad Najib menjelaskan, bantuan bisa berupa keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) maupun bantuan biaya hidup. “Jadi ini kita sedang mendata semua. Kampus-kampus yang memiliki mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak itu kita minta me-list mahasiswanya,” ungkapnya.
Kemendiktisaintek saat ini sudah menyalurkan bantuan langsung pada wilayah terdampak. Bantuan diberikan dalam bentuk makanan, obat-obatan, hingga pakaian.
Kemendiktisaintek juga memberikan penelitian dan pengabdian masyarakat pada sejumlah kampus. Misalnya, kampus yang memiliki kapasitas teknologi elektrisiti didorong untuk berkontribusi langsung di sana. (raf/idr/mia/oni)