JawaPos.com - Seminggu terakhir beras premium di sejumlah gerai minimarket sampai supermarket di Jabodetabek menghilang.
Masyarakat yang biasanya membeli beras premium kemasan terpaksa beralih ke beras eceran. Selain harganya lebih mahal, kualitas beras eceran tidak terjamin karena sulit pemantauannya.
Kelangkaan beras premium di toko ritel sejatinya sudah muncul sejak sepekan terakhir. Gejalanya adalah mulai diterapkan pembatasan satu konsumen hanya boleh membeli satu kemasan saja.
Berselang beberapa hari kemudian, stok sama sekali tidak ada. Mulai dari gerai Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan sejenisnya kosong.
Agung Setiawan, warga Kota Depok, Jawa Barat mengatakan rutin membeli beras premium kemasan. Karena lebih terjamin kualitasnya dibandingkan membeli eceran.
"Terakhir sekitar satu pekan lalu saya masih bisa membeli beras premium secara online," katanya.
Beras yang dia beli merek Topi Koki Setra Ramos dan Topi Koki SLYP Kuning. Keduanya adalah beras premium. Sekarang stoknya sudah tidak ada lagi di gerai minimarket maupun lapak online.
Dia terpaksa membeli beras eceran di toko beras. Di Depok takaran beras eceran adalah liter. Harganya berkisar Rp 12.000 sampai Rp 14.000 per liter. Tidak ada keterangan beras yang dijual eceran itu kategori premium atau medium.
Dari pemerintah belum ada komentar mengenai kelangkaan beras premium di toko-toko ritel tersebut.
Mentan Amran: Beras Oplosan Aman Dikonsumsi
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman justru menjelaskan mengenai beras oplosan yang mereka bongkar beberapa waktu lalu.
Keberadaan beras oplosan itu menghebohkan publik. Total ada 212 merek beras oplosan yang ditemukan Kementan. Kemudian dilaporkan ke Satgas Pangan Mabes Polri. Kemudian berujung penetapan enam tersangka berss oplosan.
Mereka berasal dari dua produsen beras premium kemasan yang berbeda. Yaitu Food Station Tjipinang Jaya dan PT Padi Indonesia Maju (PIM).
Amran mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengkonsumsi beras oplosan. "Karena oplosannya itu beras juga," kata Amran di kantornya (7/8). Berbeda dengan miras oplosan yang bisa membuat nyawa melayang.
Dia menerangkan, beras oplosan itu maksudnya kandungan beras patahannya tidak sesuai aturan.
Beras Premium ketentuannya maksimal campuran beras patahannya adalah 15 persen. Kemudian untuk beras medium, campuran beras patahannya maksimal 25 persen. Jika melebihi itu, beras tidak sesuai standar dan disebut oplosan.
"Semua untuk dikonsumsi itu aman, baik, nggak masalah. Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu aja," kata Amran.
Menurut salah satu sumber di kalangan pelaku usaha beras, kelangkaan beras di minimarket terkait dengan pengusutan beras oplosan oleh polisi.
"Dua perusahaan yang petingginya ditetapkan tersangka, itu pemasok utama beras premium di toko ritel," katanya.
Misalnya beras premium merek Setra Pulen, Setra Ramos, Ramos Premium, adalah keluaran dari Food Station Tjipinang Jaya yang sedang berkasus.
Kemudian beras premium merek Sania, Sovia, Fortune, Siip diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju yang tiga pimpinannya jadi tersangka di Mabes Polri.
Sumber tersebut mengatakan, karena produsen besar yang selama ini memasok minimarket bermasalah, maka produksinya terganggu. Atau bahkan sama sekali tidak berproduksi. Sehingga berpengaruh pada ketersediaan di pasaran.
Pemerintah memang sudah mendistribusikan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tetapi beras tersebut adalah beras medium.
Kemudian titik penjualannya terbatas. Jarang sekali ditemukan di jalan. Karena penjualannya berkolaborasi dengan PT Pos dan sejumlah BUMN di bidang pangan saja.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kelangkaan beras premium memang sudah ramai. Tetapi dia mengatakan belum ada pengaduan yang masuk terkait kelangkaan itu.
Menurut dia, yang penting saat ini bukan soal beras premium atau medium. Tetapi lebih ke tata kelola niaga beras.
Jangan sampai ada mafia beras yang memanfaatkan kondisi di lapangan. "Perbaiki tata kelola beras, berantas mafia pangan, itu poin besarnya," katanya.
Polisi Respons Kelangkaan Beras
Kelangkaan beras direspon cepat Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak minggu depan.
Gerakan ini mendukung penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP. Langkah ini sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa dalam kondisi semacam ini penting untuk melakukan aksi nyata.
Sebab dari target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi 8.000 ton. "Saya minta fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran," paparnya.
Bahkan, untuk mempercepat penyaluran gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah. "Tapi, yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," tegasnya.
Sementara Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut kolaborasi strategis ini.
"Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," paparnya.
Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema. Yakni, langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol atau Koperasi lainnya dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg.
"Kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg," jelasnya.
Seluruh proses penyaluran, lanjutnya, wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali.
Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap. "Untuk harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli," paparnya.
Sementara itu, Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menegaskan akan memastikan beras berkualitas, stok stabil, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. "Ini menjadi sebagai bukti peran Polri menjaga stabilitas pangan," terangnya.
Di bagian lain, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf mengingatkan pencegahan penyaluran ke ‘pemain besar’ melalui pendataan ketat dan pelaporan harian.
"Masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP," terangnya.
Menurut dia, satgas SPHP Polri akan mengawasi pencapaian target penyaluran. "Kami akan berikan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi," tegasnya.
Bea Cukai Amankan Beras Selundupan
Sementara itu Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025 Bea Cukai berhasil mengamankan sejumlah barang oplosan. Di antaranya adalah beras dan gula.
Komoditas itu diamankan saat akan menuju daratan Sumatra. Beras ini didatangkan dari luar negeri. Kemudian dioplos dengan beras lokal Indonesia yang berkualitas rendah. Setelah itu dijual dengan label beras premium.
Terkai penyelundupan beras itu, total ada empat kasus pengangkutan beras sebanyak 27.090 karung dengan berat 714,25 ton.
Kemudian untuk gula sebanyak 396 karung dengan berat 19,8 ton. Komoditas tersebut diangkut tanpa dokumen pelindung.
Pengangkutan menggunakan KLM 96 Jaya, KLM Harli Jaya 99, KLM Nusa Jaya 2, dan KM Camar Jonathan 05.
Kapal-kapal itu dicegah pada 21 Mei hingga 10 Juni 2025 di perairan Selat Pengelap, Karas Kecil, Pulau Cempa, dan Pulau Dempo, dengan tujuan daratan Sumatra.