JawaPos.com - Melalui acara yang diadakan oleh lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta selama dua hari minggu ini, terlihat perbedaan yang mencolok dalam pendekatan kebijakan luar negeri antara kedua kandidat presiden Indonesia, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Anies Baswedan menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan nasional dan fokus pada penguatan ekonomi domestik, sementara Ganjar Pranowo menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mengatasi tantangan global, termasuk isu-isu lingkungan dan kemanusiaan.

Perbedaan pendekatan dan pandangan ini mencerminkan diversitas visi dan prioritas dalam memandang peran Indonesia di tatanan internasional, dan mungkin akan menjadi titik sentral dalam perdebatan kebijakan luar negeri dalam perjalanan kampanye mereka.

Walaupun Anies Baswedan mengevaluasi secara kritis beberapa proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, terutama pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

Ganjar Pranowo memiliki pandangan yang sejalan dengan visi Jokowi, merujuk pada kepemimpinan presiden saat ini.

Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan mengadakan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan pada tanggal 14 Februari.

Baca Juga: Hadir di Gatnas Turun Tangan, Anies: Wajib Hukumnya Dukung Orang Baik Masuk Dunia Politik

Pemilihan presiden di Indonesia pada tanggal 14 Februari akan menentukan kepemimpinan untuk lima tahun mendatang dalam negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Banyak pengamat politik dan bisnis menyoroti pertanyaan kunci tentang apakah pemimpin baru akan meneruskan atau mengubah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Joko Widodo.

Dilansir oleh JawaPos.com dari channelnewsasia.com Bhima Yudhistira Executive Director lembaga Think Tank, The Centre for Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan, "Visi dan program kebijakan luar negeri Ganjar tampak sangat mirip dengan visi Jokowi."

Presiden Jokowi sangat berfokus pada sektor maritim, bahkan membentuk kementerian koordinator khusus, sementara Ganjar, menegaskan bahwa menjaga perairan nusantara akan menjadi prioritas utama.

Komitmen Ganjar adalah meningkatkan anggaran pertahanan maritim yang saat ini masih mencapai US$2 miliar per tahun setara Rp 31,3 Triliun.

Ganjar Pranowo menekankan pentingnya meningkatkan kekuatan paspor Indonesia, yang saat ini memungkinkan perjalanan ke 75 tujuan bebas visa, dan ia berambisi untuk meningkatkannya menjadi 120.

Proyek-proyek besar, termasuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, hilirisasi sektor pertambangan, dan program transisi energi yang dicanangkan oleh Presiden Widodo, akan tetap berlanjut.

Baca Juga: Ganjar: Tak Ada Kekuatan atau Alat yang Bisa Kalahkan Rakyat

Ganjar Pranowo berjanji untuk memperluas upaya hilirisasi Presiden Joko Widodo ke sektor-sektor lain, termasuk minyak sawit yang penting dalam banyak produk makanan dan kosmetik.

Meskipun Tiongkok menjadi investor besar dalam sektor nikel di Indonesia, Ganjar menegaskan bahwa Indonesia tidak akan eksklusif bermitra dengan Tiongkok.

Anies Baswedan, berbicara sehari setelah Ganjar, memulai presentasinya dengan menyoroti sejarah Indonesia sebagai ujung tombak Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, melahirkan Gerakan Non-Blok di tahun 1961.

Ia menyatakan niatnya untuk menghidupkan kembali semangat anti-kolonialisme dan multilateralisme yang dipromosikan oleh Indonesia dalam dekade-dekade sebelumnya.

"Pada saat ini, banyak yang beranggapan bahwa kebijakan luar negeri kita masih berorientasi transaksional. Tindakan kita hanya dilakukan jika memberikan manfaat dalam hal investasi atau perdagangan bagi Indonesia, bukan karena tanggung jawab sebagai warga dunia," ujar Anies.

Anies Baswedan menyoroti artikel surat kabar yang mengkritik pendekatan pragmatis Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan luar negeri, terutama berkaitan dengan kunjungan presiden ke Rusia dan Ukraina pada bulan Juni tahun sebelumnya.

Kritikus mengecam kunjungan tersebut, menyatakan bahwa fokusnya lebih pada kepentingan Indonesia daripada mempromosikan perdamaian di negara-negara pasca-Soviet yang sedang berselisih.

Pada KTT G20 tahun lalu, beberapa pemimpin dunia mengancam untuk tidak hadir jika Presiden Rusia Vladimir Putin ikut serta, dan Putin akhirnya absen pada pertemuan puncak bulan November di Bali.

Baca Juga: Anies Janji Akan Permudah Syarat KPR Bagi Pekerja Informal dan Independen

Anies Baswedan menyatakan perbedaan pendekatan dalam bidang infrastruktur dengan Ganjar dan Joko Widodo.

Jika terpilih, Anies berencana meninjau kembali beberapa proyek yang bergantung pada investasi dan pinjaman asing.

Termasuk menilai kelayakan ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara, yang dijadwalkan untuk selesai pada tahun 2045 dan dianggap proyek ramah lingkungan oleh pemerintah sebelumnya.

Anies Baswedan menekankan perlunya perlindungan bagi investor asing jika terdapat keputusan yang merugikan Indonesia, sambil menyarankan penilaian teknokratis untuk menentukan nasib proyek Nusantara.

***