JawaPos.com - Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terakhir tahun 2024 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 19,8 persen. Angka ini turun dibanding pada 2019 sebesar 27,7 persen. Namun, capaian tersebut bukan berarti anak Indonesia sepenuhnya merdeka dari stunting.

Di balik penurunan angka nasional, kesenjangan antarwilayah masih lebar. Bali mencatat prevalensi terendah sebesar 8,6 persen, disusul Jawa Timur 14,7 persen dan Kepulauan Riau 15 persen. Di sisi lain, Papua Barat Daya mencapai 30,5 persen, Sulawesi Barat 35,4 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi salah satu yang tertinggi dengan 37 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah penanganan stunting bukan hanya menurunkan angka nasional, tetapi juga memastikan setiap daerah memiliki fasilitas dan kemampuan yang memadai untuk mencegah anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Baca Juga: Cukai Rokok Bakal Diberlakukan Layer Baru, Menkeu Siap Bahas Bersama DPR Usai 17 Agustus

Kesenjangan Akses Jadi PR Besar

Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Jovita Amelia, M.Sc, Sp.GK menilai, kesenjangan prevalensi stunting antardaerah tidak terlepas dari ketimpangan akses layanan kesehatan, sanitasi, air bersih, pendidikan, dan ekonomi.

"Kalau dari kacamata saya sebagai dokter, tentu saja akses kesehatan di pedalaman menjadi salah satu PR. Selain tingkat ekonomi masyarakat, jika kurang tentu kemampuan untuk menyediakan makanan tinggi protein untuk anak juga kurang," kata dr. Jovita saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (14/8).

Menurutnya, persoalan air bersih juga selama ini memang masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman. Padahal, faktor itu adalah salah satu yang terpenting untuk mengatasi stunting.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga di daerah dengan prevalensi stunting tinggi menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Ketika fasilitas kesehatan sulit dijangkau, daya beli terbatas, dan air bersih tidak tersedia dengan baik, maka pencegahan stunting menjadi jauh lebih sulit.

Karena itu, dr. Jovita menegaskan bahaa intervensi tidak cukup hanya berupa pemberian makanan tambahan. Infrastruktur dasar dan layanan kesehatan juga harus diperkuat.

Stunting Bukan Cuma Soal Makanan

Dokter Ahli Gizi Masyarakat DR. dr. Tan Shot Yen mengingatkan bahwa langkah pemerintah dalam menekan stunting lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh panggang daripada api untuk mengatasi stunting.

"Saya tidak pada posisi yang berhak menilai, tapi jika pencegahan stunting masih sebatas seremonial atau cuma bagi-bagi makanan, maka arahnya sudah menyimpang jauh," ucapnya.

Menurutnya, sekitar 70 persen kontribusi pencegahan stunting justru bukan soal gizi. Faktor lingkungan, kesehatan, pendidikan, sanitasi hingga kondisi ekonomi keluarga ikut menentukan.

Edukasi dan literasi, misalnya, penting agar masyarakat memahami risiko asap rokok, pembakaran sampah, hingga pencemaran lingkungan terhadap kesehatan anak. Begitu pula dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi.

"Namanya PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum, faktanya air keran tidak layak minum bahkan buat mandi pun tidak layak," sindir dr. Tan.

Persoalan kesehatan ibu juga masih menjadi tantangan. dr. Tan menyoroti sekitar 50 persen ibu hamil yang masih mengalami anemia. Di sisi lain, TBC pada orang dewasa yang tidak diobati tuntas berisiko menularkan penyakit kepada bayi dan anak.

Imunisasi juga tidak boleh diabaikan. Hoaks dan informasi keliru dapat membuat orang tua menolak atau menunda imunisasi, sehingga anak lebih rentan mengalami penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan berujung pada stunting.

Faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh. Menurut dr. Tan, pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat membuat uang keluarga habis untuk rokok, cicilan yang tidak mendesak, produk konsumsi, serta makanan dan minuman kemasan yang lebih mahal dibandingkan bahan pangan utuh.

Lima Pintu Menuju Stunting

dr. Tan menyebut terdapat setidaknya lima titik yang dapat menjadi "pintu masuk" stunting. Hal ini yang seharusnya dicegah sejak awal melalui kebijakan pemerintah.

Pertama, saat ibu hamil. Anemia, kurang energi kronis, dan lingkar lengan atas yang kecil dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan mengalami masalah kesehatan.

Kedua, saat kelahiran. Inisiasi Menyusu Dini yang tidak dilakukan serta kurangnya pemahaman mengenai perlekatan dapat meningkatkan risiko kegagalan ASI eksklusif.

Ketiga, saat ASI eksklusif gagal. Anak dapat lebih sering sakit dan mengalami persoalan seperti alergi atau intoleransi terhadap susu formula.

Keempat, pemberian MPASI yang tidak tepat. Bukan hanya kualitas makanan yang penting, tetapi juga kuantitas dan kecukupan kebutuhan anak.

Kelima, anak sering sakit. Batuk pilek, diare, TBC, hingga imunisasi yang tidak lengkap dapat mengganggu proses tumbuh kembang.

Tutup Lima Pintu Stunting

Lima "pintu keluar" yang perlu diperkuat untuk mengatasi ini, kata dr. Tan adalah literasi, edukasi, sanitasi, imunisasi, dan perencanaan ekonomi.

Literasi dan edukasi membantu orang tua mengambil keputusan kesehatan yang tepat. Sanitasi dan air bersih mengurangi risiko penyakit infeksi. Imunisasi melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, sementara perencanaan ekonomi memastikan sumber daya keluarga digunakan untuk kebutuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.

"5 x 5 = tutup 5 pintu stunting, buka 5 pintu keluarnya!" pungkas dr. Tan.

Penurunan stunting menjadi 19,8 persen pada 2024 memang menunjukkan kemajuan. Namun, ketika sejumlah daerah masih mencatat prevalensi di atas 30 persen, perjuangan belum selesai. Belum lagi dengan SSGI yang akan dilakukan tahun 2026 ini belum diketahui hasilnya.

Di momentum kemerdekaan ke-81 RI, anak Indonesia semestinya tidak hanya merdeka secara status sebagai warga negara, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat.

Sebab, merdeka dari stunting bukan sekadar persoalan menyediakan makanan bergizi, melainkan memastikan lingkungan, layanan kesehatan, sanitasi, imunisasi, pendidikan, dan kondisi ekonomi yang menopang tumbuh kembang anak benar-benar tersedia.