JawaPos.com - Beban ekonomi akibat penyakit dengue di Indonesia diperkirakan mencapai hampir Rp 9 triliun sepanjang 2024. Temuan studi dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menegaskan bahwa penguatan upaya pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan dampak kesehatan sekaligus kerugian ekonomi karena dengue.
Penelitian yang dipaparkan Dr. Diah Ayu Puspandari, M.Kes., MBA., Apt., menunjukkan total beban ekonomi dengue pada 2024 mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp 9 triliun. Menurutnya, kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya membebaskan pasien dari beban biaya selama menjalani pengobatan.
"Pasien JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri rata-rata Rp 1,1–1,3 juta saat menghadapi sebuah periode sakit akibat dengue untuk kebutuhan nonmedis seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar hilangnya produktivitas. Sementara bagi pasien yang tidak memiliki asuransi, biayanya melonjak drastis hingga Rp4,3–5,6 juta karena seluruh biaya perawatan medis harus ditanggung sendiri," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/7).
Studi tersebut juga menyoroti bahwa beban ekonomi paling berat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain biaya pengobatan, keluarga juga harus menghadapi pengeluaran tak terduga dan kehilangan pendapatan selama anggota keluarga menjalani perawatan.
Kondisi itu dinilai menunjukkan bahwa dengue bukan lagi sekadar persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memicu kemiskinan baru dan memperlebar ketimpangan ekonomi.
Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), mengatakan dampak dengue tidak hanya terlihat dari biaya rumah sakit, tetapi juga dari menurunnya produktivitas keluarga.
"Pada saat salah satu anak terserang infeksi dengue dan perlu perawatan di rumah sakit, maka orang tua harus mendampingi sehingga kehilangan waktu untuk bekerja dan mengurangi produktivitas. Demikian pula jika orang tua yang sakit, keluarga harus merawat dan dapat mengganggu suasana dan ekonomi keluarga. Maka dapat dikatakan bahwa selain biaya perawatan dan pengobatan yang harus dikeluarkan, dampak lain yang tidak tampak adalah terganggunya produktivitas; apalagi untuk pemulihan dari infeksi dengue perlu waktu yang cukup lama sekitar 1-2 minggu," jelas Prof. Sri.
Sejalan dengan hal tersebut, studi UGM menunjukkan hilangnya produktivitas menjadi salah satu komponen terbesar dari beban ekonomi dengue. Pada kelompok peserta JKN, kerugian akibat hilangnya waktu produktif mencapai USD 115 juta atau sekitar Rp 1,81 triliun sepanjang 2024. Sementara pada kelompok non-JKN, kerugian produktivitas diperkirakan mencapai USD 47,8 juta atau sekitar Rp 755,2 miliar.
Karena itu, Prof. Sri menilai pengendalian dengue tidak bisa lagi hanya mengandalkan gerakan 3M Plus. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan intervensi medis seperti vaksinasi.
"Menghadapi ancaman penyakit dengue yang begitu berat dan meluas, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu atau dua upaya pencegahan konvensional seperti 3M Plus. Kita membutuhkan sesuatu yang komprehensif. Perlu ada sinergi kuat yang mengintegrasikan pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta adopsi intervensi medis yang inovatif seperti vaksinasi," tegasnya.
Sementara itu, Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Prof. Dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., Ph.D., memaparkan hasil pemodelan ekonomi kesehatan yang dipresentasikan pada 9th Asia Dengue Summit 2026 di Singapura. Kajian tersebut memperkirakan implementasi vaksinasi dengue berpotensi menurunkan kasus bergejala, rawat inap, dan kematian selama 20 tahun.
Selain itu, penerapan vaksinasi diproyeksikan mampu mengurangi beban penyakit sebesar 1,1–1,3 juta Disability-Adjusted Life Years (DALY). Dari sisi ekonomi, implementasi vaksinasi diperkirakan dapat menghasilkan penghematan biaya sebesar USD329–731 juta atau sekitar Rp5,2–11,5 triliun dalam kurun 20 tahun.
"Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada pencegahan penyakit tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang," papar prof. Jarir.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, mengatakan pihaknya prihatin melihat besarnya beban kesehatan dan ekonomi akibat dengue di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar masyarakat memiliki akses terhadap upaya pencegahan yang lebih komprehensif.
"Kami sangat prihatin melihat besarnya beban kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh dengue di Indonesia. Kami menyadari bahwa semua orang berisiko terjangkit virus dengue, dan pada sebagian kasus dapat berkembang menjadi kondisi berat yang berisiko fatal. Apalagi, dengue menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak di Indonesia," kata Andreas.
Ia menambahkan, Takeda akan terus bekerja sama dengan pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, sektor swasta, dunia pendidikan, masyarakat, dan media melalui edukasi berkelanjutan serta perluasan akses terhadap pencegahan dengue yang inovatif agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat memahami risiko dengue dan mengambil langkah perlindungan sejak dini.