JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa belanja kesehatan Indonesia yang terus meningkat setiap tahun belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu terjadi karena sebagian besar kebutuhan produk kesehatan masih dipenuhi melalui impor.

Menurut Budi, kondisi tersebut membuat manfaat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja justru dinikmati negara lain yang memproduksi berbagai kebutuhan kesehatan yang selama ini dibeli Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkes saat membahas upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Hadapi El Nino, Pemerintah Pastikan Stok Beras Indonesia Aman Sampai Mei 2027

Ia menilai, sektor kesehatan sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi apabila rantai produksinya dapat dibangun di dalam negeri.

“Kita tuh berdua sangat percaya bahwa target 8 persen itu harus mati-matian dikejar sesegera mungkin. Karena kalau enggak, kita kehilangan window of opportunity pada saat puncak bonus demografi kita,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (24/6).

Budi menegaskan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap apabila momentum bonus demografi tidak dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Belanja Kesehatan Tumbuh di Atas 10 Persen

Budi menjelaskan bahwa secara historis, belanja kesehatan Indonesia selalu tumbuh di atas 10 persen setiap tahun. Bahkan pada tahun 2025 lalu pertumbuhannya mencapai sekitar 16 persen.

Namun, peningkatan belanja tersebut belum berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor kesehatan karena sebagian besar produk masih diimpor.

“Semua belanja ini belum tertranslasikan jadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan karena sebagian besar masih impor. Jadi, yang enjoy GDP growth dan job growth-nya itu di negara lain,” katanya.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong agar produk kesehatan yang digunakan di Indonesia dapat diproduksi di dalam negeri.

Menkes Soroti Rantai Produksi Parasetamol

Budi mencontohkan industri parasetamol yang hingga kini rantai produksinya belum sepenuhnya tersedia di Indonesia.

Menurutnya, bahan baku awal berupa benzena sebenarnya sudah diproduksi di dalam negeri. Namun, proses hilirisasi berikutnya seperti produksi kumena dan fenol masih belum tersedia sehingga Indonesia belum mampu menghasilkan parasetamol secara terintegrasi.

“Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12 persen sampai 13 persen tumbuh itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan,” terang Budi.

Produk Darah Juga Masih Bergantung Impor

Selain obat-obatan, Budi juga menyoroti produk turunan darah yang masih banyak diimpor. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya darah yang sangat besar karena jumlah penduduknya yang tinggi.

Ia menjelaskan darah dapat diolah menjadi plasma, albumin, immunoglobulin intravena (IVIG), hingga faktor pembekuan darah seperti factor VIII dan factor IX yang sangat dibutuhkan layanan kesehatan.

“Semua itu kita butuhkan, kita belanja, kita beli, tapi impor semua. Padahal darahnya kan sumber daya alam nomor empat terbesar dunia karena populasinya besar,” ungkap Budi.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa penguatan industri kesehatan dari hulu hingga hilir akan membuat belanja kesehatan yang terus meningkat dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen seperti yang dicita-citakan Presiden RI Prabowo Subianto.