JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini menerima laporan dugaan korupsi yang menyasar mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sultra) Nur Alam, atas tuduhan dugaan pengambilalihan dan penganggaran APBD untuk Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Laporan itu dilayangkan oleh Koalisi Sultra Bersih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya masih melakukan telaah dan verifikasi atas laporan dugaan korupsi yang menyasar Nur Alam. Hal itu untuk mendalami berkas pelaporan tersebut apakah berkaitan dengan praktik korupsi yang menjadi kewenangan KPK.

"KPK memastikan setiap laporan pengaduan masyarakat yang diterima akan melalui proses verifikasi, telaah, dan analisis sesuai ketentuan yang berlaku," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Selasa (20/10).

Budi menegaskan, pihaknya sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan saksi atas pelaporan tersebut. Ia menyatakan, setiap pengaduan dugaan korupsi perkembangannya akan disampaikan kepada pihak pelapor.

"Karena pengaduan masyarakat bersifat rahasia, maka kami tidak dapat menyampaikan secara terbuka setiap tahapan maupun detail tindak lanjut atas laporan tersebut," tegasnya.

Terpisah, Koalisi Sultra Bersih meminta KPK menelaah laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Koalisi tersebut mengklaim telah memperbarui nilai dugaan kerugian negara dalam laporan yang disampaikan kepada KPK, dari semula sekitar Rp 12,05 miliar menjadi lebih dari Rp 328,31 miliar.

Anggota Koalisi Sultra Bersih, Fajri Kurniawan, mengatakan laporan awal telah disampaikan pada 8 Mei dengan nilai dugaan kerugian negara sebesar Rp 12.052.951.000.

"Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada KPK RI dengan dugaan kerugian negara senilai Rp 12.052.951.000," ucap Fajri, Senin (19/10).

Fajri menjelaskan, koalisi kemudian melakukan penghitungan ulang terhadap nilai aset bangunan yang menjadi bagian dari laporan tersebut. Hasil penghitungan itu menjadi dasar pembaruan nilai dugaan kerugian negara yang disampaikan kembali kepada KPK pada 19 Agustus 2026.

“Pada 19 Agustus 2026, terdapat penghitungan ulang. Nilai kerugian dan pembaruan laporan menjadi senilai Rp 328.318.261.533,” ungkapnya.

Dengan pembaruan tersebut, Koalisi Sultra Bersih berharap KPK memeriksa laporan beserta dokumen dan bukti pendukung yang telah diserahkan. Koalisi juga meminta agar dasar penghitungan ulang nilai aset bangunan tersebut ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratan informasi yang dilaporkan.

“Kami berharap KPK menindaklanjuti laporan ini secara serius, profesional, dan transparan," harapnya.

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

Fajri menambahkan, pihaknya berharap laporan tersebut tidak hanya berhenti pada tahap penerimaan, tetapi juga didalami sesuai prosedur dan kewenangan KPK. Menurut dia, perubahan nilai dugaan kerugian negara menjadi lebih dari Rp 328 miliar perlu dikaji secara menyeluruh dengan mengacu pada bukti dan dokumen pendukung yang tersedia.

"Pembaruan nilai dugaan kerugian negara menjadi lebih dari Rp 328 miliar perlu ditelaah secara menyeluruh berdasarkan bukti dan dokumen," pungkasnya.