Dito Ariotedjo: Tak Ada Yaqut Qoumas dalam Pembicaraan Awal Tambahan Kuota Haji dengan Arab Saudi

JawaPos.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkapkan bahwa Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam pembicaraan awal antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) pada Oktober 2023.

Hal itu disampaikan Dito saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Dito mengaku, dirinya turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan dan agenda bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, pembahasan mengenai urusan haji muncul ketika kedua pihak mengikuti agenda makan siang yang menjadi rangkaian terakhir kunjungan tersebut.

"Itu kalau nggak salah diumumkan sehari setelah pertemuan. Tapi kan ada rapat lanjutannya. Karena saat itu kalau tidak salah Menteri Agama tidak ada, itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri," kata Dito dalam persidangan.

Dito menjelaskan, pembicaraan antara Jokowi dan pihak Kerajaan Arab Saudi saat itu belum masuk ke pembahasan teknis mengenai besaran tambahan kuota. Persoalan tersebut, kata dia, baru akan dibahas lebih lanjut melalui rapat teknis.

Dito mengakui bahwa isu haji sempat disinggung dalam pertemuan tersebut, tetapi bukan menjadi pembahasan khusus dalam forum bilateral utama.

"Sebenarnya untuk spesifik (mengenai haji) tidak ada. Itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," tegas Dito.

Menurut Dito, dalam agenda tersebut pihak Kerajaan Arab Saudi memberikan respons terhadap permintaan Indonesia mengenai tambahan kuota haji. Namun, tawaran yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kuota haji, melainkan juga mencakup sejumlah bidang kerja sama lainnya.

"Yang saya tahu memang dari Raja menawarkan dan memberikan untuk eh tambahan. Tapi tidak hanya sebatas kuota tapi ada beberapa sektor lain seperti investasi dan juga perdagangan lainnya," ungkap Dito.

Dito menegaskan, dirinya tidak mengetahui angka kuota yang kemudian disepakati dalam pembahasan teknis. Sebab, proses tersebut berada di luar tugas dan kewenangannya.

"Oh tidak ada. Tidak ada jumlah, itu kan ada rapat teknis lanjutannya lagi," bebernya.

Dalam persidangan, jaksa kemudian memutar video pernyataan Jokowi yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Negara. Dalam video tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan komitmen tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah.

Jokowi saat itu menjelaskan permintaan tambahan kuota diajukan karena panjangnya masa tunggu jemaah haji di Indonesia. Bahkan, di sejumlah daerah, antrean keberangkatan disebut dapat mencapai 47 tahun.

"Saya menyampaikan apa adanya bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun. Sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji," kata Jokowi dalam video tersebut.

Jokowi kemudian menyebut permintaan tersebut memperoleh respons positif dari pemerintah Arab Saudi.

"Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif dan kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20.000 untuk tahun depan," lanjut Jokowi.

Usai video tersebut diputar, jaksa meminta Dito memastikan isi pernyataan Jokowi mengenai tambahan kuota tersebut.

"Bapak Presiden mengumumkan secara terbuka bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000," ucap jaksa.

"Betul," jawab Dito.

Jaksa selanjutnya mendalami komunikasi Dito dengan Fuad Hasan Masyhur, bos Maktour Travel sekaligus mertuanya, setelah pemerintah mengumumkan adanya tambahan kuota haji. Dito mengakui Fuad sempat menghubunginya setelah konferensi pers terkait tambahan kuota tersebut.

Menurut Dito, Fuad hanya meminta kepastian mengenai informasi tambahan kuota yang telah diumumkan pemerintah.

"Hanya bertanya saja itu benaran atau sudah pasti atau gimana gitu. Saya hanya menyampaikan, 'iya sudah pasti nanti selanjutnya teknisnya di Kementerian Agama'," ungkapnya.

Jaksa kemudian menanyakan apakah Fuad pernah bertemu dengan Yaqut untuk menindaklanjuti informasi mengenai tambahan kuota 20.000 jemaah tersebut.

"Apakah Fuad Hasan Masyhur ya, itu pernah melakukan pertemuan dengan Menteri Agama, menindaklanjuti bahasa yang tadi disampaikan oleh Saudara tadi?" tanya jaksa.

"Saya baru mengetahuinya setelah ada pertemuan resmi dan ada di berita, tetapi saya tidak pernah mengetahui detail perencanaan dan lain-lain," timpal Dito.

Jaksa kembali memastikan apakah Dito mengetahui adanya pertemuan Fuad dengan Yaqut sebelum 2024 untuk membahas tambahan kuota haji.

"Yang Saudara ketahui selanjutnya, apakah Pak Fuad Hasan Masyhur ya, pernah menemui Pak Menteri Agama, sebelum 2024 untuk membicarakan menyangkut kuota tambahan yang 20.000 itu tadi?" cecar jaksa.

"Saya enggak tahu, kayaknya enggak pernah. Saya enggak tahu," jawab Dito.

Dalam persidangan, Yaqut turut mengonfirmasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) Dito saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dalam BAP tertanggal 23 Januari 2026, Dito menyebut Jokowi meminta dukungan terkait penambahan kuota haji sebagai salah satu langkah untuk mengurangi panjangnya antrean jemaah.

"Dalam BAP tanggal 23 Januari 2026, halaman 3. Saksi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan dukungan untuk pelaksanaan haji, yaitu dalam jangka pendek terkait penambahan kuota haji. Begitu ya, kira-kira ya?" tanya Yaqut.

"Betul," jawab Dito.

Dito mengaku tidak lagi mengingat secara detail seluruh pernyataan Jokowi dalam pembicaraan tersebut. Namun, ia mengingat bahwa MBS sempat menanyakan bentuk kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi yang dapat segera direalisasikan.

Berdasarkan BAP yang kembali dikonfirmasi dalam persidangan, pembahasan mengenai tambahan kuota haji memang terjadi dan mendapat persetujuan dari MBS. Meski demikian, besaran kuota yang diberikan Arab Saudi belum dibicarakan secara spesifik dalam pertemuan tersebut.

"Benar begitu, ya?" tanya Yaqut.

"Benar, iya," pungkas Dito.

Artikel Terkait