JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menempuh upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap tiga terdakwa perkara gratifikasi. Ketiganya adalah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Muh Arif Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
Langkah banding ditempuh setelah majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Pasalnya, Abdul Wahid divonis dua tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa yang meminta hukuman delapan tahun dan enam bulan penjara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim JPU KPK telah mendaftarkan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Riau melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Selasa (4/8).
Baca Juga: Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Kamis, 6 Agustus 2026
"Pada Selasa, tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengajukan upaya hukum banding atas tiga terdakwa, yaitu Gubernur Riau nonaktif saudara Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saudara Muh Arif Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau saudara Dani M Nursalam," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (5/8).
Budi menjelaskan, pengajuan banding merupakan hak sekaligus kewenangan JPU sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Keputusan tersebut diambil setelah tim jaksa melakukan telaah menyeluruh terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan majelis hakim.
Menurut Budi, langkah hukum tersebut menjadi bagian dari komitmen KPK untuk memastikan penerapan hukum dilakukan secara tepat serta memberikan rasa keadilan dalam penanganan perkara korupsi.
"Langkah hukum ini sekaligus mencerminkan komitmen KPK untuk memastikan penerapan hukum yang tepat serta terwujudnya rasa keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi," tegas Budi.
Tim JPU KPK akan menyusun memori banding yang berisi argumentasi yuridis secara komprehensif. Dokumen itu akan menjadi dasar bagi Pengadilan Tinggi Riau dalam menilai kembali putusan tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang telah terungkap selama proses pemeriksaan.
Baca Juga: Koleksi Satwa Dunia Makin Lengkap, Jakarta Aquarium Safari Kenalkan Red Fox dan Arctic Fox
"KPK menghormati seluruh peradilan yang sedang berlangsung dan meyakini mekanisme upaya hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," jelas Budi.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Abdul Wahid dengan hukuman dua tahun penjara dalam kasus penerimaan gratifikasi.
Selain pidana penjara, Abdul Wahid juga dijatuhi denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 1,45 miliar.
Abdul Wahid terbukti melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Majelis hakim turut menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Muh Arif Setiawan dan Dani M Nursalam. Khusus Muh Arif Setiawan, hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar.