JawaPos.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien Sunaryadi, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan polemik penanganan kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Menurutnya, sengketa kewenangan antara Polri dan Kejaksaan Agung tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut.
Ia menilai, apabila perdebatan mengenai pelimpahan perkara terus berlangsung, Presiden perlu memanggil langsung Jaksa Agung dan Kapolri untuk menentukan langkah penyelesaian.
“Kalau situasi sudah menjengkelkan, presiden mengambil action sendiri itu, kan yang dapat credit point presiden,” kata Amien dalam diskusi Peradi-Iwakum bertajuk Pemberantasan Korupsi di Persimpangan Jalan: Mampukah Hukum Jangkau Aparat Penegak Hukum? di Jakarta, Rabu (15/7).
Amien bahkan mengusulkan skenario agar Presiden memanggil Kapolri dan menginstruksikan perkara tersebut diserahkan kepada KPK untuk diambil alih. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan harapan masyarakat dan dapat menghindari gesekan antarlembaga penegak hukum apabila KPK mengambil inisiatif sendiri.
Baca Juga: Menkop Ferry Sebut Gaji Pegawai Kopdes Merah Putih Disesuaikan Pendapatan Usaha
Ia juga mengaitkan usulannya dengan menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun pertama pemerintahan Prabowo. Menurutnya, skor IPK turun dari 37 menjadi 34 menjadikan momentum penanganan kasus Febrie dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, keterlibatan langsung Presiden dalam penyelesaian perkara tersebut berpotensi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kembali capaian IPK menjelang akhir masa pemerintahan.
“Presiden harus diberi kesempatan untuk dapat credit point. Supaya nanti di awal 2029, indeks persepsi korupsi kita bisa naik mungkin sampai 41, 42,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Kortas Tipidkor Polri telah menyerahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Agung. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan proyek batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan advokat Don Ritto sebagai tersangka.
Febrie disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yang baru. Sementara, Don Ritto dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP yang baru.
Saat ini Don Ritto telah ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Metro Jaya. Adapun Febrie Adriansyah belum ditahan meski telah berstatus sebagai tersangka.