JawaPos.com – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dijadwalkan menjalani sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (30/6), sekitar pukul 10.00 WIB.
Agenda pembacaan vonis tersebut menjadi babak penentu setelah majelis hakim memeriksa seluruh rangkaian persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan para saksi dan ahli, hingga penyampaian tuntutan jaksa serta nota pembelaan dari pihak terdakwa.
Juru Bicara PN Jakpus, M. Firman Akbar, mengatakan proses pembacaan putusan dapat disaksikan masyarakat secara langsung melalui kanal YouTube resmi PN Jakarta Pusat. Selain itu, sejumlah stasiun televisi swasta juga akan menyiarkan jalannya persidangan.
"Proses persidangan mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, hingga agenda tuntutan dan pembelaan secara konsisten disiarkan melalui kanal resmi PN Jakarta Pusat," kata Firman Akbar, Selasa (30/6).
Menurutnya, kebijakan penayangan langsung tersebut merupakan bentuk komitmen pengadilan dalam mewujudkan keterbukaan proses peradilan. Langkah itu juga diharapkan dapat memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat untuk memantau jalannya persidangan secara transparan.
Ia pun mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti sidang pembacaan putusan agar menyaksikannya melalui kanal resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"PN Jakarta Pusat mengimbau agar masyarakat dapat mengikuti jalannya persidangan secara langsung melalui kanal YouTube resmi pengadilan," ucapnya.
Jaksa tuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp 5,6 triliun
Nadiem Makarim dituntut pidana 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain dituntut pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Jaksa juga menuntut Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 809.566.125.000 dan Rp 4.871.469.603.758, totalnya Rp 5,6 triliun. Jika tidak dibayar setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan penjara selama 9 tahun.
Nadiem dituntut melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto lampiran 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 20 C juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Nadiem didakwa rugikan keuangan negara Rp 2,1 triliun
Jaksa penuntut umum mendakwa Nadiem Makarim, memperoleh keuntungan pribadi hingga Rp 809 miliar dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022. Jaksa menyebut, pengadaan Chromebook tidak didasarkan pada kebutuhan riil dunia pendidikan, melainkan diarahkan untuk kepentingan bisnis tertentu.
Menurut jaksa, kebijakan pengadaan Chromebook juga dikaitkan dengan upaya mendorong peningkatan investasi Google melalui penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB). Akibat rangkaian perbuatan tersebut, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 2,1 triliun.
Nilai kerugian itu terdiri atas pengadaan laptop Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 serta pengadaan layanan Chrome Device Management (CDM) senilai USD 44.054.426 atau sekitar Rp621,3 miliar.
Jaksa menilai, pengadaan layanan CDM tidak memiliki urgensi maupun memberikan manfaat yang nyata bagi pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Selain itu, penggunaan Chromebook dinilai mengabaikan kondisi geografis Indonesia, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses internet.
Dalam perkara tersebut, Nadiem tidak didakwa seorang diri. Ia didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan konsultan teknologi Ibrahim Arief, Direktur SMP sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mulyatsyah, serta mantan Direktur Sekolah Dasar yang juga menjabat sebagai KPA, Sri Wahyuningsih.
Ketiga terdakwa tersebut masing-masing telah menjalani vonis hakim atas kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook.