JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji periode 2023-2024. Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, terkait dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) guna memperoleh alokasi kuota haji tambahan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Fuad dilakukan untuk mendalami dugaan mengenai aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) kepada pihak di Kementerian Agama (Kemenag).

“Hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Budi, keterangan Fuad dinilai penting untuk memperkuat konstruksi perkara yang tengah dikembangkan penyidik. Informasi yang disampaikannya juga dikaitkan dengan alat bukti yang sebelumnya telah diperoleh dari empat tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga: BGN Mulai Refocusing Penerima Manfaat, 76 Sekolah di Pulau Jawa Dicoret dari Daftar Penerima MBG

Budi menekankan, pendalaman terhadap dugaan pemberian uang kepada pejabat Kemenag menjadi bagian dari upaya pembuktian unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuntungan ilegal dari penyaluran kuota haji khusus.

“Karena terkait dengan dugaan pemberian uang kepada pihak Kemenag ini sekaligus memperkuat bukti untuk unsur Pasal 2 Pasal 3 yaitu terkait dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi,” ucapnya.

Dalam penyidikan ini, KPK juga menyoroti peran Fuad Hasan Masyhur yang diketahui menjabat sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum Sathu). Penyidik menduga, ia memiliki pengetahuan terkait proses awal pembahasan dan pengaturan kuota haji tambahan.

KPK juga mendalami adanya inisiatif dari sejumlah biro perjalanan haji khusus menjadi salah satu faktor yang mendorong pembagian kuota haji tambahan dengan skema proporsional sebesar 50 persen.

Selain itu, penyidik menelusuri rangkaian proses sejak munculnya usulan penambahan kuota, mekanisme distribusi kuota kepada PIHK, hingga dugaan aliran dana yang mengalir kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Kemenag.

"Dari proses awal, proses inisiasi, ya kemudian proses distribusi kuota hingga soal dugaan aliran uang dari para PIHK kepada pihak Kementerian Agama ini semuanya didalami, sehingga kami memandang penyidik berkeyakinan bahwa FHM memiliki pengetahuan itu sehingga keterangannya sangat dibutuhkan untuk mempertebal bukti,” tegasnya.

Sementara usai menjalani pemeriksaan, Fuad Hasan membantah soal dugaan kentungan tidak sah yang diduga diterima Maktour sebesar Rp 27,8 miliar. Hal itu terungkap setelah KPK menetapkan Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Diduga, Ismail Adham mengusahakan memeroleh kuota haji khusus tambahan dengan memberikan sejumlah uang kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Baca Juga: Skadron VVIP TNI AU Bertambah Lagi, KSAU Resmikan Skadud 18 di Lanud Halim Perdanakusuma

Fuad menampik adanya pemberian uang kepada pihak-pihak terkait untuk memuluskan upaya penyelenggaraan haji khusus.

"Saya pastikan tidak ada, ya. Tidak ada transaksi, tidak ada," tegas Fuad saat keluar ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari dua penyelenggara negara, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus ketua umum asosiasi.

Yaqut bersama Ishfah Abidal Aziz diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada 2023–2024.

Yaqut diduga membuat diskresi dengan membagi kuota secara 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, yang dinilai mengabaikan ketentuan undang-undang yang memprioritaskan 92 persen kuota untuk jamaah reguler.

Kebijakan tersebut disebut berdampak pada hilangnya kesempatan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler. KPK juga menduga adanya aliran dana dari sekitar 100 biro travel dengan nilai setoran antara 2.700 hingga USD 7.000 per kursi.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.