JawaPos.com – Nama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, terseret dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan impor barang yang bernilai miliaran rupiah. Munculnya nama pejabat tinggi Bea Cukai itu dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi.
Sorotan tersebut datang dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Ia menilai, keberadaan Djaka Budhi Utama di tengah pusaran perkara dugaan korupsi justru mencoreng citra pemerintah.
Menurutnya, seorang pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya membantu Presiden menjaga penerimaan negara, memperbaiki tata kelola kepabeanan dan cukai, serta melindungi keuangan negara.
Baca Juga: Revitalisasi Madrasah Dipercepat, Hadirkan Lingkungan Belajar yang Lebih Nyaman dan Berkualitas
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” kata Gus Lilur kepada wartawan, Senin (15/6).
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan disampaikan tanpa dasar. Gus Lilur merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terkait kasus dugaan suap importasi barang.
Dalam sidang lanjutan pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field selaku pemilik Blueray Cargo membenarkan adanya kode “BC1” yang tercantum pada amplop cokelat berisi uang yang diberikan secara berkala. Kode tersebut disebut merujuk kepada Djaka Budhi Utama.
Bahkan, diduga setiap bulannya kode “BC1” menerima uang sebesar Rp 3 miliar. Aliran dana itu disebut berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026 dengan total mencapai Rp 21 miliar.
Tak hanya itu, dalam persidangan juga terungkap dugaan penerimaan uang sebesar SGD 213.600 atau hampir Rp 3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
Namun, di tengah mencuatnya dugaan tersebut, Djaka Budhi Utama sempat tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026. Saat itu, ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai bersama PJR Polda Metro Jaya dan Puspom TNI yang menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di ruas Tol JORR KM 35,8.
Nilai barang sitaan itu disebut mencapai Rp 13,28 miliar, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar Rp 8,66 miliar. Namun bagi Gus Lilur, langkah tersebut dinilai hanya sebatas pencitraan dan belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar," tuturnya.
Ia pun menyebut, tindakan yang dipertontonkan Bea Cukai tak lebih dari drama tanpa makna. Menurutnya, persoalan utama justru berada pada kepemimpinan institusi tersebut.
“Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.
Karena itu, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi sekaligus mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatannya. Ia menilai, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sudah terlalu serius untuk diabaikan begitu saja.
Ia juga mengingatkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut pencopotan pejabat akan dilakukan apabila terdapat bukti keterlibatan yang kuat dalam suatu perkara.
“Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” cetusnya.
Ia menekankan, Presiden membutuhkan sosok pembantu yang memiliki integritas, keberanian, dan semangat patriotisme dalam menjaga kepentingan negara. Ia menilai pejabat publik seharusnya fokus menyelesaikan masalah, bukan sibuk membangun pencitraan melalui konferensi pers.
“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa negara membutuhkan pejabat yang benar-benar mampu bekerja hingga menyelesaikan persoalan sampai ke akar. Ia mengaku mendukung sejumlah kebijakan Presiden Prabowo dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan negara seperti transfer pricing dan underinvoicing.
“Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, diorganisasi dalam korupsi satu pintu, tapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya,” pungkasnya.