JawaPos.com - Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menyatakan kasus dugaan korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) yang menjeratnya sebagai upaya kriminalisasi. Sebab, dirinya tidak sama sekali menerima aliran uang dari pengadaan LNG.
Pernyataan itu disampaikan Hari Karyuliarto saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/4).
"ketidakpahaman bisnis LNG hanya dapat ditafsirkan sebagai rekayasa kriminalisasi. Nyatanya, terdapat fakta-fakta yang tidak terbantahkan, yaitu tidak ada satu pun aliran dana, suap, kickback, atau gratifikasi kepada saya," kata Hari saat membacakan duplik di ruang sidang.
Ia menjelaskan, kerugian yang terjadi pada 2020-2021 didasari pada kondisi force majeure pandemi Covid-19, maupun akibat aksi korporasi Direksi 2019-2021 yang tidak melibatkan dirinya. Sebab, Hari mengklaim telah pensiun dari PT Pertamina sejak 28 November 2014.
Baca Juga: Tiba di Rusia, Menlu Iran Abbas Araqchi Temui Vladimir Putin Bahas Perang dan Ketegangan Global
"Saya pensiun sejak 28 November 2014, empat bulan sebelum SPA 2015 dinegosiasikan dan ditandatangani oleh pejabat lain," tuturnya.
Hari menyatakan, penghukuman terhadap dirinya terjadi sejak 2021, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka, hingga dirinya ditahan pada Juli 2025.
"Sudah hampir 5 tahun lamanya. Pola ini bukan proses hukum normal. Ini adalah rekayasa kriminalisasi atas keputusan bisnis yang sah, sebagaimana dikatakan ahli Amien Sunaryadi, karena aparat hukum tidak memahami bisnis yang mereka dakwakan," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menyatakan kontrak pembelian LNG CCL SPA 2015 merupaka kontrak jangka panjang yang realisasi pembeliannya dimulai pada 2019 sampai dengan tahun 2039. Ia menekankan, realisasi kontrak dilakukan oleh manajemen PT Pertamina, yang sama sekali tidak melibatkan Hari Karyuliarto.
"Begitupula dengan realisasi Penjualan pada tahun-tahun tersebut juga merupakan keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen PT Pertamina saat itu (Direktur Nicke Widyawati)," bebernya.
Ia menekankan, kerugian negara yang didakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU) timbul karena adanya realisasi penjualan LNG CCL milik PT Pertamina pada 2020-2021 dan terjadi hanya pada 2020-
2021.
"Kerugian tersebut sama sekali tidak ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa Hari Karyuliarto," pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto dituntut 6 tahun dan 6 bulan penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/4).
Baca Juga: Tiba di Rusia, Menlu Iran Abbas Araqchi Temui Vladimir Putin Bahas Perang dan Ketegangan Global
Sementara itu, mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani, dituntut 5 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus tersebut.
Jaksa juga menuntut Hari untuk membayar denda Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Sementara itu, jaksa menuntut Yenni dengan pidana penjara selama 5,5 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Yenni membayar denda Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.
Keduanya dituntut melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.