JawaPos.com - Sebanyak 7.017 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Pengerahan ribuan petugas dilakukan guna memastikan situasi ketertiban umum tetap terjaga di tengah gelombang penyampaian pendapat oleh aliansi mahasiswa.
Diketahui, demonstrasi ini digelar oleh aliansi Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) yang mengonsolidasikan sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.
"Kuat personil gabungan TNI, POLRI keseluruhan 7017 personel," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi, Selasa (20/10).
Sebagai langkah persiapan, Polda Metro Jaya bersama unsur TNI telah menggelar apel kesiapan pelayanan dan pengamanan kegiatan masyarakat di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Tuntutan dan Alasan Mahasiswa Demo
Rangkaian aksi diawali dengan konferensi pers di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB, sebelum dilanjutkan dengan konsolidasi massa di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Sejumlah elemen aliansi mahasiswa yang terkonfirmasi hadir di antaranya BEM UI, KM ITB, Unpad, BEM Undip, BEM Unnes, Sema UGM, BEM UPN Veteran Yogyakarta, BEM Unair, EM UB, hingga BEM Universitas Lambung Mangkurat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengungkapkan bahwa gerakan ini berangkat dari hasil riset internal yang melibatkan 560 responden di lintas daerah.
Baca Juga: Jakarta Dikepung Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ini Rute Alternatif 20 Oktober 2026
"Hasil survei menunjukkan 78,8% responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal," terang Yatalathof, Senin (19/10).
Sejumlah isu strategis yang disorot dalam evaluasi tersebut meliputi tingginya harga kebutuhan pokok (71,1%), pembatasan ruang sipil dan kebebasan berpendapat (62,7%), indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi (70,6%), serta isu deforestasi (83,5%) dan mahalnya biaya pendidikan (67,4%).
"Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan," tegas Athof.