JawaPos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Pakuan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (28/8).

Berada di barisan demonstrasi, massa aksi menyuarakan keprihatinan atas arah tata kelola negara lewat tajuk orasi "Menuju Indonesia Gagal".

Presiden Mahasiswa KBM Universitas Pakuan, Galuh Maulana, menjelaskan bahwa kehadiran massa di Gedung DPR merupakan hasil kesepakatan konsolidasi internal organisasi.

"Sebelumnya kita sudah mengadakan konsolidasi, dan pada akhirnya, hasil daripada konsolidasi tersebut menyampaikan bahwasanya Pakuan di tanggal 28 Agustus untuk turun aksi," ujar Galuh di lokasi demonstrasi.

Galuh menambahkan, aksi ini juga merupakan bentuk solidaritas terhadap gerakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk aspirasi masyarakat Pati terkait pembentukan regulasi yang berpihak pada rakyat.

"Kita sampaikan dengan tegas, perlawanan akan selalu ada di saat rezim-rezim ini selalu tirani terhadap masyarakatnya," tegasnya.

Ancam Gelombang Aksi Lanjutan

Meski pada aksi awal ini Universitas Pakuan memberangkatkan sebanyak 70 mahasiswa, Galuh memastikan gerakan ini tidak akan berhenti di titik tersebut. Pihaknya berencana menggelar konsolidasi lanjutan guna membawa massa dalam jumlah yang lebih besar pada aksi-aksi berikutnya.

"Kita tegaskan hari ini Pakuan berangkat dengan 70 orang. Kita pastikan di hari esok, Pakuan bakal lebih besar kembali, Pakuan akan lebih banyak, Pakuan akan lebih melawan, Pakuan akan lebih bersikap terhadap suara rakyat," kata Galuh.

Enam Pernyataan Sikap dan Tuntutan KBM Universitas Pakuan

Dalam orasinya, KBM Universitas Pakuan menyoroti berbagai persoalan mendasar, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, konflik agraria, hingga menyempitnya ruang demokrasi akibat tindakan represif dan pembungkaman terhadap suara kritis.

Guna merespons kondisi tersebut, KBM Universitas Pakuan membacakan enam poin tuntutan utama:

1. Evaluasi Total Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Menuntut pembukaan anggaran dan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran dan tidak dijadikan komoditas politik elit.

2. Evaluasi dan Perubahan UU TNI serta UU Polri.
Meminta penguatan supremasi sipil, pembatasan kewenangan aparat, serta penghentian segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat.

3. Percepatan Reforma Agraria
Menuntut penyelesaian konflik lahan, penghentian perampasan tanah rakyat, serta penjaminan redistribusi tanah yang adil.

4. Pengesahan RUU Perampasan Aset
Desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

5. Rombak Kabinet Merah Putih
Mengdesak evaluasi total terhadap para menteri dan penyingkiran pejabat yang dinilai gagal menjalankan mandat rakyat.

6. Evaluasi Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Menuntut pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang menyimpang dari konstitusi.

KBM Universitas Pakuan menegaskan bahwa penyampaian kritik dan aspirasi ini merupakan bagian dari hak berdemokrasi dan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan bentuk permusuhan terhadap negara.