JawaPos.com - Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada Rabu (26/8) mendulang dukungan tak terduga dari para pengemudi ojek online (ojol).

Meski tidak menyumbang secara finansial, para driver ojol secara sukarela mengerahkan tenaga fisik untuk mengangkut dan mendistribusikan bantuan logistik bagi massa aksi.

Sejak pagi hingga malam hari, area trotoar gerbang DPR RI yang menjadi titik kumpul utama AMPB tampak dipadati logistik. Para driver ojol bahu-membahu menata pasokan air mineral, roti, hingga kue yang terus berdatangan dari berbagai pihak.

Beberapa pengemudi bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk menyiarkan kondisi terkini di lokasi melalui siaran langsung media sosial mereka.

Rela Tunda Cari Orderan Demi Solidaritas

Salah satu driver ojol yang melintas dan memutuskan bergabung adalah Yadi, pengemudi asal Tambora, Jakarta Barat. Ia mengaku sengaja menunda mencari penumpang setelah melihat pergerakan massa di DPR tersebut.

"Enggak, sebetulnya ngebid (cari orderan) dulu, cuman sekalian lewat ya kita partisipasilah sebagai rakyat, gitu aja," ujar Yadi saat ditemui di lokasi, Rabu (26/8).

Bagi Yadi, gerakan ini merupakan bagian dari perjuangan masyarakat luas. Hal itulah yang mendorongnya tergerak untuk menyumbangkan tenaga secara langsung di lapangan.

"Mungkin kita tidak bisa bantu secara materi. Tapi kita siap bantu secara fisik buat teman-teman masyarakat Pati," ungkapnya.

Yadi bersama rekan-rekan sesama pengemudi ojol juga berencana kembali hadir untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa utama pada Kamis (27/8). Menurutnya, isu yang diusung oleh massa AMPB sangat krusial bagi seluruh warga negara.

"Tuntutan itu soal pengesahan UU Perampasan Aset dan hukum mati koruptor. Jadi ya memang penting juga isunya buat seluruh rakyat Indonesia," tegas Yadi.

Dua Tuntutan Utama AMPB

Koordinator AMPB, Supriyono atau yang akrab disapa Mas Botok, menegaskan keberadaan massa dari Pati murni untuk mengawal aspirasi publik secara damai. Ia menjamin pergerakan ini tidak bertujuan untuk memicu kerusuhan.

Dalam aksi ini, AMPB mengusung dua tuntutan pokok yang ditujukan langsung kepada Presiden, pemerintah, serta anggota DPR RI:

- Pengesahan RUU Perampasan Aset: Mendesak langkah tegas memiskinan para pelaku kejahatan rasuah.

- Penerapan Hukuman Mati: Memberikan efek jera maksimal bagi para koruptor.

Botok menilai praktik korupsi merupakan penjajah nyata yang merusak masa depan bangsa dan memperlebar kesenjangan sosial di Indonesia.

AMPB menegaskan terbuka terhadap ruang kompromi dan dialog dengan perwakilan dewan. Namun, mereka menuntut adanya bukti dan komitmen yang konkret.

"Kami tidak anti dialog. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog, oke. Tapi harus sesuai dengan harapan kami secara tertulis, bukan hanya keterangan di media," tegas Botok di depan DPR RI, Rabu (26/8).

Aksi damai AMPB dijadwalkan akan mulai bergerak dan menyampaikan orasi secara terbuka di depan Gedung DPR RI pada pukul 10.00 WIB.