JawaPos.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan tidak akan mengikuti demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta pada 27 Agustus 2026 mendatang. 

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Muhammad Amri Akbar mengatakan, keputusannya tidak mengikuti unjuk rasa karena menjaga ketertiban umum serta keutuhan persatuan nasional.

"Kami menolak aksi itu demi menjaga kondusifitas, keutuhan persatuan nasional. Itu prinsip fundamental KAMMI, tak bisa ditawar-tawar," kata Amri, Sabtu (22/8).

Dia menilai, penyelenggara demo kali ini melontarkan ancaman berlebihan bila tuntutannya tentang RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor tidak dipenuhi.

Baca Juga: Dari Meja dan Kursi Baru, Tumbuh Semangat Belajar Siswa SDN Batu Cermin

"Pernyataan yang mengarah, berniat menyandera atau mengancam anggota DPR itu merupakan bentuk eskalasi yang tak bisa dibenarkan. Negara ini ada di alam demokrasi yang beradab," imbuhnya.

Selain KAMMI, penolakan juga datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Kali ini dengan dalih masih melakukan konsolidasi setelah Musyawarah Nasional (Munas). 

Koordinator Pusat BEM SI periode 2026-2027, Andira Yofi Sulendra mengatakan, gerakan mahasiswa tidak boleh  sebatas bertindak karena mengikuti isu publik. Gerakan ke jalan harus didasari dasar yang kuat.

"Kami tidak ingin gerakan BEM SI sifatnya reaksioner atau sekadar ikut karena sedang ramai. Prinsip kami tetap, mahasiswa itu punya peran sebagai gerakan intelektual dan gerakan moral," kata Andira.

Dia menyampaikan, BEM SI akan turun ke jalan bila menemukan persoalan yang perlu dikawal melalui aksi massa.

"Kalau dari hasil konsolidasi dan pembacaan kami memang ada persoalan yang harus dikawal sampai turun ke jalan, tentu kami akan turun. Tapi kalau belum sampai ke sana, kami juga tidak akan memaksakan aksi hanya karena ada isu bahwa akan ada demo besar," pungkas Andira.