JawaPos.com - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 'Love and Hate' di Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, viral di media sosial. JPO itu viral lantaran berada bersebelahan namun tidak terkoneksi satu sama lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun akhirnya memutuskan untuk membongkar JPO lama dan mengalihkan seluruh akses penyeberangan ke JPO integrasi baru yang terhubung langsung dengan Stasiun LRT Rasuna Said serta Halte Transjakarta.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur meninjau langsung lokasi pada Minggu (9/8).

Pramono mengatakan, kedua JPO tersebut memiliki fungsi yang sama. Namun, JPO lama yang dibangun sekitar awal tahun 1990-an dinilai sudah tidak memenuhi standar aksesibilitas modern, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, opsi menyambungkan kedua jembatan juga dibatalkan karena terdapat perbedaan ketinggian lantai yang cukup signifikan, yakni sekitar 75 sentimeter.

"Setelah saya lihat langsung di lapangan, ternyata JPO itu dua-duanya mempunyai fungsi yang sama. Yang satu akan kita bongkar, yang lama. Kenapa harus dibongkar? Karena yang lama tidak ramah terhadap disabilitas, tidak ada lift-nya. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi," ujar Gubernur Pramono Anung di Bundaran HI, Minggu (9/8).

Sambil berseloroh mengenai istilah "JPO Love and Hate" yang sempat ramai di media sosial, Pramono menegaskan bahwa fasilitas publik harus memberikan kenyamanan setara.

"Jadi ini bukan tentang love and hate yang tidak tersambungkan, menurut saya ini tentang love and love. Tapi setelah melihat kondisi lapangan, love-nya satu saja," kata Pramono.

Target Pembongkaran dan Pengaturan Lalu Lintas

Setelah pembongkaran JPO lama selesai, seluruh akses pejalan kaki akan difokuskan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT dan KAI. Fasilitas pendukung seperti lift dan guiding block di JPO baru ini dipastikan akan beroperasi optimal.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan proses pembongkaran jembatan tua tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada September atau Oktober 2026.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, proses fisik pembongkaran sebenarnya tidak memakan waktu lama. Saat ini pihak Pemprov DKI tengah menyelesaikan tahapan administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) serta proses pelelangan.

"Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua sampai tiga minggu," ungkap Heru.

Baca Juga: Pramono Anung Lirik Dana CSR hingga KLB untuk Perbaiki JPO Tendean Jaksel

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjamin pengerjaan pembongkaran di lapangan akan diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu arus lalu lintas utama di Jalan H.R. Rasuna Said.