Saat ini, seluruh operasional dan perawatan halte moda transportasi penghubung Banten – Jakarta tersebut masih sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perbedaan Status Daerah dan Kondisi Fiskal

Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, kondisi keuangan Banten sangat berbeda dengan DKI Jakarta yang memegang status Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Menurutnya, Jakarta memiliki fleksibilitas anggaran yang jauh lebih tinggi karena tidak membawahi struktur pemerintahan kabupaten atau kota.

Baca Juga: Foto Tua, Kisah Teraju Sejarah Perhutani di Madiun

"Jakarta ini tunggal, enggak ada kabupaten/kota. Jadi Jakarta ini undang-undang Daerah Khusus Jakarta sehingga fleksibilitasnya lebih tinggi. Berbeda dengan kami yang ada di Banten dan provinsi-provinsi lain, sehingga sementara sampai dengan saat ini kemampuan fiskal kami belum bisa ikut serta," ujar Andra saat ditemui di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (31/7).

Kendala Payung Hukum dan Kepemilikan Aset

Selain keterbatasan anggaran, persoalan regulasi kepemilikan aset turut mengunci langkah Pemprov Banten. Halte-halte Transjabodetabek yang berdiri di Banten secara administratif bukan merupakan aset milik Pemprov Banten.

Kondisi ini membuat Pemprov Banten tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengucurkan APBD demi pemeliharaan halte tersebut. Kendati demikian, Andra menegaskan komitmen daerahnya untuk tetap mendukung konektivitas layanan transportasi publik lintas wilayah.

"Kami selalu berkomitmen untuk ikut membantu men-support rencana-rencana Jakarta, untuk ikut membantu men-support apa yang dibutuhkan oleh Jakarta selama kami bisa melaksanakan itu," tambah Andra.

DKI Siapkan Penyesuaian Tarif Transjabodetabek

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan bahwa seluruh fasilitas halte Transjabodetabek yang berada di Banten masih dikelola penuh oleh pihak DKI.

"Memang halte itu kalau di Banten kebetulan sepenuhnya nanti yang mengelola DKI Jakarta," kata Pramono.

Pramono mengklaim fasilitas halte di rute-rute strategis, seperti koridor menuju Bandara Soekarno-Hatta, BSD, hingga Alam Sutera, saat ini dalam kondisi baik. Namun, ia tidak memungkiri bahwa beban nilai subsidi layanan Transjabodetabek terus membengkak akibat biaya perawatan fasilitas di luar wilayah administrasi Jakarta.

"Memang sekarang ini kenapa subsidinya juga menjadi besar? Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," ungkap Pramono.

Baca Juga: Hasil Piala Presiden 2026: Bungkam DPMM FC, Arema FC Temani Persib Bandung ke Semifinal

Implikasi dari membengkaknya beban operasional ini menjadi salah satu pertimbangan utama Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Transjabodetabek, meski skema subsidi dipastikan akan tetap berjalan.