JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (13/7). Pendataan sepuluh tahunan ini ditargetkan menjadi kompas utama dalam merumuskan kebijakan investasi, lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga kesejahteraan warga.
Gubernur Pramono menegaskan, validitas data BPS merupakan rujukan paling krusial dalam setiap pengambilan keputusan teknokratis.
"Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan," ujar Pramono.
Peran Jakarta dalam peta perekonomian nasional memang tidak main-main. Saat ini, Jakarta menyumbang hingga 16,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Oleh karena itu, potret ekonomi yang dihasilkan dari sensus ini diyakini akan mencerminkan separuh wajah dinamika bisnis di Indonesia. Terlebih, performa ekonomi Jakarta tengah berada di tren positif dengan pertumbuhan 5,59 persen dan angka inflasi 2,78 persen, terendah di Pulau Jawa.
Menghapus Kawasan Kumuh dan Memperkuat Jaring Sosial
Pramono mencontohkan bagaimana potret data dari BPS berhasil membantu pemerintah melakukan intervensi wilayah, salah satunya memangkas jumlah RW kumuh di Jakarta secara signifikan dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
Ke depan, hasil Sensus Ekonomi 2026 ini akan langsung diintegrasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI berkomitmen mempertahankan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menyasar 707.520 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 15.900 mahasiswa. Bahkan pada 2027, Jakarta bersiap meluncurkan program Beasiswa LPDP Jakarta untuk mengirim 50-75 mahasiswa ke luar negeri pada tahap awal.
Sementara di sektor kesehatan, validitas data ini akan mengoptimalkan sebaran pelayanan di 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu yang tersebar di Jakarta.
"Data inilah yang menjadi dasar kita menentukan kebijakan pembangunan. Karena itu, saya mengimbau seluruh warga Jakarta yang menjadi responden sensus agar memberikan informasi secara jujur dan apa adanya," tegas Pramono.
Sasar 18 Kategori Usaha, BPS Jamin Keamanan Data
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan kelima sejak pertama kali digelar. Pendataan ini menyasar seluruh skala usaha di 18 kategori lapangan kerja, mulai dari pelaku UMKM hingga korporasi besar. Namun, sektor pertanian, administrasi pemerintahan, pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dikecualikan dari sensus ini.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa momentum ini adalah kesempatan emas untuk memperbarui peta ekonomi nasional pasca-pandemi dan transformasi digital.
"Sensus Ekonomi ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk menyukseskannya. Data yang dihasilkan akan menjadi data terkini dan paling mutakhir karena seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali," urai Amalia.
Menjawab kekhawatiran pelaku usaha mengenai kerahasiaan data komersial, BPS memastikan seluruh informasi individu maupun perusahaan dilindungi penuh oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data akan kami jaga sebaik-baiknya," tuturnya.
Guna mengantisipasi ancaman siber, BPS juga memperkuat infrastruktur digitalnya dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri.
Baca Juga: Pramono Anung Jamin KBM SDN 15 Srengseng Sawah Jaksel Normal Meski ada Teror Bom
Pemprov DKI kini telah menginstruksikan seluruh jajaran wilayah dari Wali Kota hingga ketua RT/RW untuk mengawal penuh jalannya sensus ini di lapangan. (*)