JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyurati Badan Gizi Nasional (BGN). Surat tersebut diketahui berisi tentang kepastian jumlah ideal dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Wali Kota Bogor Dedie Rachim menjelaskan hal itu dilakukan agar rasio antara jumlah dapur MBG dengan penerima manfaat bisa sesuai.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi over kapasitas dibanding dengan penerima manfaat,” kata Dedie pada Radar Bogor, Senin (15/6).
Dikatakan Dedie, penerima manfaat MBG di Kota Bogor, sebanyak 375.169. Data ini terhitung sejak bulan Februari 2026 silam.

Baca Juga: Ogah Perpanjang KTA, 163 Juru Parkir di Surabaya Dicopot Dishub

“Layanan ideal per SPPG jika 2.500 tray maka jumlah SPPG dibutuhkan sebanyak 149 dapur,” beber Dedie.

Adapun distribusi MBG di Kota Bogor memang tengah menjadi fokus pemerintah. Mereka juga akan turut membahas rencana eliminasi sekolah elit dari penerima manfaat.

Sekretaris Percepatan Program MBG Kota Bogor, Irfan Zaky Faizal menjelaskan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh SPPG yang ada.

“Sebetulnya kami setiap bulan rutin rapat koordinasi dengan KPPG dan SPPG regional Bogor. Dan yang itu (Eliminasi MBG) nanti akan kami bahas juga,” jelasnya.

Baca Juga: Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

Agenda rapat tersebut dinilai penting. Sebab hingga saat ini belum ada aturan pasti terkait sekolah seperti apa yang bisa disebut elit atau mampu.

“Saya agak bingung mangkategorikan sekolah elit itu seperti apa. Makannya ini perlu dibahas,” kata Irfan pada Radar Bogor, Selasa 9 Juni 2026.

Namun ia tidak menampik bahwa sejak berlangsungnya program MBG ada beberapa sekolah swasta di Kota Bogor yang menolak untuk menerimanya.

“Lebih kurang ada 10 sekolah, kaya misal Kesatuan, Regina Pacis, Insan Kamil, itu mereka menolak sejak awal, karena mungkin punya dapur sekolah,” bebernya.

Di Kota Bogor sendiri ada 50 lebih sekolah swasta yang masih menerima MBG. Angka ini merupakan gabungan dari jenjang pendidikan SD hingga SMA.

“Iya memang masih banyak juga sekolah swasta yang nerima MBG. Kalau datanya kami masih koordinasi yang pasti ada lebih dari 50 sekolah,” ujarnya.

Irfan enggan berkomentar banyak terkait respon pihaknya dalam menyikapi wacan pencoretan sekolah mampu dari daftar penerima MBG.

Pemkot Bogor pada dasarnya mendukung program MBG. Namun ia berharap pelaksanaannya dapat terus diperbaiki.

Baca Juga: Polres Jakpus Gulung Sindikat Peredaran Obat Keras Ilegal, 14 Pengedar Terancam 12 Tahun Penjara

Irfan turut membocorkan bahwa sebanyak dua SPPG atau dapur MBG yang belum lama terkena suspend dari BGN.

“Yang disuspend itu yang di Kedung Badak 3 dan di Tanah Baru. Tapi informasinya minggu ini sudah mulai jalan lagi,” teranf Irfan Selasa 9 Juni 2026 malam.

Dipastikan Irfab, mereka sudah memperbaiki sejumlah catatan yang diberikan oleh BGN seperti Sarpas dan layout dapur.

“Kan itu si penilainya dari BGN langsung kemarin ada dua yang disuspen. Tapi sekarang sudah mulai berjalan lagi. Mereka sudah perbaiki rekomendasinya,” pungkasnya