JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta buka suara terkait keluhan warga soal lambatnya pengangkutan sampah di lingkungan rumah mereka, yang belakangan ini dilaporkan baru diangkut setiap 7 hingga 10 hari sekali.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Chico Hakim mengakui bahwa proses pengangkutan sampah warga Jakarta saat ini memang sedang mengalami kendala di lapangan. Penyebab utamanya adalah terhambatnya aktivitas pembuangan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Menurut Chico, macetnya alur pembuangan ini merupakan dampak jangka panjang dari bencana longsor yang terjadi di salah satu area penampungan beberapa bulan lalu.
Baca Juga: Muhaimin Iskandar Ingatkan Kader PKB: Rakyat Tak Butuh Pemimpin Pencitraan
"Pengangkutan lambat terutama dipengaruhi oleh kapasitas TPST Bantargebang yang masih dalam pemulihan pasca longsor Zona 4 pada Maret 2026, yang menyebabkan antrean truk lebih panjang dan waktu putar balik armada menjadi lebih lama," ujar Chico Hakim saat dikonfirmasi, Minggu (14/6).
Kondisi tersebut diperparah oleh volume sampah harian warga Jakarta yang menembus angka 7.500 hingga 8.000 ton per hari, ditambah lagi dengan adanya lonjakan sisa sampah pasca-Lebaran.
Chico memaparkan bahwa saat ini antrean panjang truk sampah di TPST Bantargebang masih terus terjadi. Hal ini dikarenakan petugas terpaksa membatasi area pembuangan demi keselamatan pekerja.
Baca Juga: Kenapa Sampah Warga Jakarta Menumpuk dan Lambat Diangkut Pemprov DKI? Ternyata Ini Penyebab Aslinya!
"Ya, antrean masih terjadi, meski sudah lebih terkelola dibandingkan puncak pasca-longsor. Antrean ini disebabkan oleh pengurangan zona aktif (saat ini fokus pada Zona 1, 2, dan 5) akibat penataan pasca-longsor Zona 4, serta volume sampah yang tetap tinggi. Ini menghambat ritase truk kembali ke Jakarta," jelasnya.
Saat ini, zona aktif yang tersedia di Bantargebang hanya mampu menampung sekitar 4.000 ton sampah per hari. Padahal, total sampah yang diangkut menggunakan 1.200 hingga 1.500 rit truk setiap harinya jauh melebihi kapasitas tersebut.
Langkah Darurat Mengatasi Sampah Jakarta yang Menumpuk
Agar sampah di lingkungan warga tidak semakin menggunung dan menimbulkan bau menyengat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta langsung menerapkan strategi darurat.
Beberapa langkah cepat yang kini sedang berjalan di antaranya adalah memberlakukan sistem kerja shift 24 jam bagi truk sampah, menambah ritase armada pengangkut, hingga melakukan penumpukan terkoordinasi di titik-titik strategis dalam kota sebelum didistribusikan ke fasilitas pengolahan.
Chico meminta kerja sama dari seluruh masyarakat Jakarta untuk ikut membantu mengurai benang kusut persoalan sampah ini.
"Kami mengimbau seluruh warga pilah sampah dari rumah (organik, anorganik, B3, residu) sesuai Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2026. Ini mengurangi volume ke Bantargebang dan mempercepat pengolahan," katanya.
Aturan Baru: Mulai 1 Agustus Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu
Untuk mengatasi krisis lahan ini, Pemprov DKI Jakarta berencana memperketat aturan pembuangan. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang tidak akan lagi menerima semua jenis sampah secara cuma-cuma.
"Mulai 1 Agustus 2026, akan diterapkan pembatasan lebih ketat. TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu (yang sudah tidak bisa didaur ulang/diolah), dengan target pemangkasan volume hingga 50%," tegas Chico.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pemprov DKI ingin mendesak masyarakat agar mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga dan memaksimalkan operasional fasilitas pengolahan alternatif, seperti Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan yang berkapasitas 1.000 ton per hari.