JawaPos.com - Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek tengah menjadi perbincangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara mengenai peluang kerja sama dengan pemerintah daerah penyangga Jakarta.
Pramono secara terbuka menyambut baik jika pemerintah daerah di kawasan aglomerasi, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), ingin ikut patungan membiayai subsidi operasional bus Transjabodetabek. Langkah ini dinilai adil karena layanan transportasi tersebut dinikmati oleh warga lintas wilayah.
Selama ini, beban subsidi bus Transjabodetabek bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Padahal, mobilitas kaum komuter dari daerah penyangga ke ibu kota sangat tinggi. Pramono menegaskan bahwa konektivitas ini merupakan tanggung jawab bersama demi kelancaran transportasi di kawasan aglomerasi.
"Kalau ada (pemerintah daerah penyangga) yang mau patungan, ya saya alhamdulillah banget. Tetapi kan memang mereka merasa bahwa ini kan kebutuhan Jakarta. Sebenarnya bukan kebutuhan Jakarta, ini kebutuhan bersama sebagai aglomerasi," ujar Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Baca Juga: Dudung Beberkan Dugaan Permainan Dadan Hindayana di Daerah 3T, Jual Beli Titik SPPG hingga Mark Up
Kendati berharap ada kolaborasi finansial, mantan Sekretaris Kabinet ini enggan memicu polemik berkepanjangan dengan kepala daerah lain. Prioritas utamanya saat ini adalah menjaga agar kualitas pelayanan publik tidak menurun dan operasional armada tetap berjalan optimal.
"Saya tidak mau berdebat urusan ada atau tidak yang berkontribusi, tapi yang jelas bahwa persoalan transportasi Jakarta dan daerah pendukungnya atau penyangga ini kita tangani secara lebih baik," ungkapnya.
Penjelasan Pramono Anung Terkait Rencana Kenaikan Tarif
Isu mengenai penghapusan subsidi langsung memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk jajaran kepala daerah di Bodetabek. Salah satunya adalah Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang langsung menghubungi Pramono untuk meminta kepastian nasib warganya yang setiap hari mengandalkan Transjabodetabek.
Pramono pun meluruskan informasi tersebut. Ia menjamin bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan. Subsidi dipastikan akan tetap mengalir, meski formula tarif baru kini sedang digodok secara matang oleh Dinas Perhubungan.
"Saya ingin meluruskan karena sekarang ini bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi, 'jangan sampai kemudian tidak disubsidi'. Enggak mungkin enggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas bahwa akan ada beberapa perlu penyesuaian," jelas Pramono.
Ada alasan kuat mengapa penyesuaian tarif sulit dihindari. Salah satu pemicu utamanya adalah pembengkakan biaya perawatan fasilitas. Pemprov DKI Jakarta selama ini harus merogoh kocek dalam-dalam untuk merawat halte-halte bus yang lokasinya justru berada di luar wilayah administratif Jakarta.
Selain itu, ketimpangan harga dengan moda transportasi lain juga terbilang sangat jauh. Sebagai contoh, Pramono menyoroti tarif rute Transjabodetabek dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dinilai sudah tidak realistis untuk kondisi ekonomi saat ini.
"Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500, koper juga bisa naik ke bus, bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000, taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup maka yang begitulah akan ada penyesuaian," tuturnya.
Antisipasi Agar Warga Tidak Berpaling ke Kendaraan Pribadi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan menaikkan tarif Transjabodetabek bak buah simalakama. Jika kenaikan terlalu tinggi, dikhawatirkan masyarakat akan enggan naik transportasi umum dan kembali memadati jalanan dengan motor atau mobil pribadi. Hal itu tentu akan memperparah kemacetan di Jakarta.
Oleh karena itu, Pramono berjanji bahwa angka penyesuaian tarif nanti akan dihitung dengan sangat cermat agar tetap ramah di kantong para pekerja komuter.
"Tetapi prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," imbuhnya.
Sampai saat ini, regulasi mengenai besaran tarif baru komuter Transjabodetabek masih dalam tahap pengkajian intensif sebelum resmi diumumkan ke publik.