JawaPos.com - Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch, menyegel Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) siang.
Aksi protes itu dilakukan lantaran kecewa terhadap pelaksanaan Program MBG selama kurang lebih 1,5 tahun ini.
Pantauan Jawapos.com di lokasi, terlihat kantor BGN disegel oleh sejumlah massa aksi dengan menggunakan tali kuning-hitam.
Mereka juga menempelkan poster dengan nada kalimat protes, mereka mengajak para pengendara untuk membunyikan klakson jika kecewa terhadap program MBG.
Tak hanya itu, massa juga melakukan aksi mengumpulkan sejumlah struk belanja, dan membagikan makanan gratis kepada pengendara.
Perwakilan dari MBG Watch, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Program MBG.
Padahal, MBG Watch sudah mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam menjalankan program tersebut lewat kajian Corruption Risk Assessment atau kajian risiko korupsi dalam pengelolaan program MBG.
"Tapi kemudian laporan kami sepertinya diabaikan begitu saja. Dan kami tidak kaget ketika Dadan dan kroni-kroninya kemudian ditangkap sama Kejaksaan. Karena sudah kami prediksi dari tahun lalu. Dalam konteks apa? Dalam konteks pengadaan barang dan jasa," ungkapnya kepada wartawan.
Untuk itu, pihaknya melayangkan sejumlah tuntutan di antaranya, pertama menghentikan sementara program MBG sembari memperbaiki tata kelola yang lebih baik.
"Coba deh berhenti 30 hari deh, perbaiki tata kelolanya supaya jauh lebih bagus gitu. Penekanan kami tentu tegas begitu ya, setop moratorium dulu," ungkapnya.
Kedua, transparansi pengadaan anggaran. Agus meminta jika perlu buka seluruh informasi bisnis proses penunjukan atau seleksi mitra BGN.
Baca Juga: Protes Program MBG, Massa MBG Watch Ajak Warga Klaksonkan Kekecewaan di Depan Kantor BGN
Ketiga, ungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang pekan lalu diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Siapa pemain sesungguhnya. Karena banyak betul kan mitra-mitra yayasan yang sesungguhnya terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, anggota DPR RI, anggota DPRD dan seterusnya. Data ICW jelas kok, gitu kira-kira," ujarnya.