JawaPos.com - Persoalan begal di Jakarta dan sekitarnya memaksa Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal. Bagi pakar psikologi forensik Reza Indragiri, keputusan tersebut sah-sah saja. Namun, dia juga mendorong solusi jangka panjang.

Bagi Reza, pembentukan Tim Pemburu Begal tidak ubahnya satuan tugas (satgas) yang kerap dibentuk oleh polisi untuk menangani beberapa kasus yang menjadi sorotan. Meski dapat bekerja cepat, namun tim tersebut tidak lantas bisa menyentuh angkar masalah.

”Sudah sangat sering polisi membentuk satgas ini, task force itu, tim buser ini, pasukan patroli itu. Tapi, easy come easy go. Sesaat melewati fase kegemparan, keberadaan satgas-satgas semacam itu ikut raib begitu saja,” kata dia pada Selasa (19/5).

Menurut Reza, kondisi itu menggambarkan dilema. Maraknya kejahatan yang memicu kepanikan publik direspons dengan keputusan polisi untuk membentuk satgas atau tim khusus. Kondisi itu memang bisa mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan.

Baca Juga: Profil Andi Angga Prasadewa, Relawan Tangguh Papua yang Ditangkap Militer Israel

”Tapi, terlena oleh turunnya kejahatan dan kesiagaan polisi, masyarakat mulai menurunkan kewaspadaannya. Polisi ternyata ikut-ikutan menurunkan kesiagaannya. Tim patroli hilang. Situasi pun berbalik menjadi ideal bagi aksi kejahatan. Begitu berputar-putar,” terang dia.

Karena itu, bila Polda Metro Jaya dan jajaran kepolisian lainnya menerapkan tembak di tempat pelaku kejahatan, dia tidak masalah. Selama itu menjadi efek gentar dan efek tangkal itu tidak jadi soal. Terlebih tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

”Kalau polisi mau main keras dengan aksi tembak di tempat, silakan. Namun jangan lupa efek gentar dan efek tangkal bisa teraktivasi hanya ketika hukum juga bekerja secara cepat dan ajeg,” imbuhnya.

Namun demikian, Reza mengingatkan polisi untuk berhati-hati. Jangan sampai tembak di tempat yang ditujukan kepada para bandit malah jadi salah sasaran. Sebab, itu bisa menambah catatan extrajudicial killing dan malah berpotensi menguatkan tabiat militarized policing.

”Tembak di tempat hanya berkutat pada dimensi represif. Sebagai praktik temporer, boleh, namun perlu diinsafi. Hukum sepatutnya lebih hadir ke hulu. Yakni preemtif dan preventif, dan ini bersifat jangka panjang,” ujarnya.

Dengan alasan itu pula, Reza mendorong agar anggaran kepolisian untuk pos-pos represif digeser ke pos anggaran seperti sektor pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kesejahteraan sosial. Semua itu memang di luar kepolisian. Sehingga yang menangani nantinya bukan Polri.

”Jangan pula Polri cawe-cawe ke bidang-bidang itu. Ingat, KPRP sudah mewanti-wanti agar Polri tidak mengurusi bidang yang bukan merupakan tupoksinya,” kata dia.