JawaPos.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek strategis pengelolaan air, Selasa (5/5).

Langkah itu untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Sekaligus menjawab persoalan banjir dan sanitasi di ibukota.

Ketua Komisi D Yuke Yurike memimpin inspeksi bersama Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris. Turut hadir Anggota Komisi D Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, dan Ali Hakim Lubis.

Hadir pula Matnoor Tindoan, Sardy Wahab Sadri, Husen, Neneng Hasanah, Bun Joi Phiau, Judistira Hermawan, M. Fu’adi Luthfi dan Ali Muhammad Johan.

Lokasi pertama yang disambangi yakni proyek NCICD Paket 2 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tepatnya di Jalan Taman Marina, Jakarta Utara. 

Proyek itu bagian dari upaya pengendalian banjir rob di pesisir Jakarta.  Menyoroti progres pekerjaan dan kendala di lapangan.

Baca Juga: Tingkat Kesejahteraan Nelayan Jadi Perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta

Komisi D juga menggali informasi teknis. Mulai dari capaian fisik, penggunaan anggaran, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar.

Harapannya, seluruh proyek di bawah pengawasan Dinas Sumber Daya Air berjalan optimal dan tepat waktu. Komisi D akan mengawasi secara berkala.

Pastikan NCICD Menjawab Ancaman Rob
Komisi bidang pembangunan itu juga memastikan kesiapan infrastruktur NCICD. Sekaligus mengevaluasi progres pembangunan di tengah kondisi cuaca yang masih tak menentu.

Proyek strategis itu butuh pengawasan. Sebab keberadaannya berkaitan langsung dengan penanganan banjir rob dan genangan.

Komisi D mendapati masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proyek pengendalian banjir pesisir.

Yuke mengakui, sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan. Kondisi itu perlu menjadi perhatian serius. 

Proyek itu tidak boleh berlarut-larut. “Masih sangat-sangat panjang yang belum selesai,” kata dia.

Menurut Yuke, kematangan perencanaan dan penentuan pembangunan menjadi prioritas. Mengingat keterbatasan anggaran.

Karena itu, proyek harus fokus pada titik-titik yang paling berdampak. Terutama wilayah yang rawan banjir Rob. “Kita berharap akan cepat selesai,” kata dia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur berskala besar seperti NCICD tidak boleh hanya bermanfaat bagi kelompok atau kawasan tertentu.

Yuke menegaskan, perlindungan dari banjir harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk warga di kawasan padat penduduk dan kampung nelayan.

Pemerataan manfaat menjadi kunci utama dalam pembangunan infrastruktur publik. Komisi D akan terus mengawal agar proyek-proyek strategis berjalan sesuai tujuan awal. Yaitu, melindungi seluruh warga tanpa terkecuali.