JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana peluncuran enam paket insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2026.
Langkah strategis ini diambil di tengah performa pendapatan daerah Jakarta yang menunjukkan tren positif pada awal tahun ini.
Gubernur Pramono menegaskan, kebijakan ini dirancang agar warga merasa lebih memiliki Jakarta sekaligus mendorong gairah ekonomi di tingkat akar rumput.
"Pemerintah DKI Jakarta konsisten untuk menjaga ekonomi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami akan segera mengeluarkan kebijakan baru mengenai insentif PBB P2 tahun 2026 yang kurang lebih ada enam paket kebijakan," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4).
Pramono membocorkan sedikit mengenai enam paket kebijakan tersebut. Nantinya, akan terdapat pajak yang dibebaskan seluruhnya alias nol rupiah. Namun, akan ada pula pemberian diskon pajak di Jakarta.
Pramono berharap, insentif ini dapat meningkatkan gairah ekonomi di Ibu Kota.
"Dan mudah-mudahan ini akan membuat masyarakat akan semakin bergairah dan konsisten dan ikut memiliki Jakarta, bagi yang dibebaskan kami akan bebaskan 100 persen tapi bagi yang dikenakan kami akan mengurangi dan sebagainya itu yang akan segera kita putuskan," terang Pramono.
Realisasi Pajak Jakarta Lampaui Target Triwulan I
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2026 telah menyentuh angka Rp8,74 triliun.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak dan retribusi.
Baca Juga: Daftar 11 Pejabat yang Dilantik Pramono, Gubernur DKI Pastikan Tak Ada lagi Jabatan Plt
"Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD triwulan I," jelas Lusiana.
Bahkan, kinerja penerimaan pajak murni pada periode ini mencapai 101,09 persen atau setara Rp7,41 triliun, melampaui target awal sebesar Rp7,33 triliun.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov juga telah mengalokasikan tax expenditure sebesar Rp864 miliar untuk meringankan beban wajib pajak.
Belanja Daerah Tertinggi dalam 5 Tahun
Tidak hanya dari sisi pendapatan, efektivitas penggunaan anggaran juga mencatatkan rekor.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah mencapai 13,97 persen, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.
Baca Juga: Warga Protes soal kemacetan, Pramono: Kita Mau Bikin Rasuna Said Lebih Baik
Keberhasilan ini tidak lepas dari percepatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sejak awal tahun untuk mendukung tujuh program prioritas.
"Kami harus menjaga arus kas tetap sehat. Percepatan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun sangat membantu. Jika tren ini terjaga, akan terbentuk kurva S: lambat di awal, akselerasi di tengah, dan stabil di akhir," terang Michael.