JawaPos.com - Masalah tumpukan sampah di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, ternyata belum benar-benar usai. Meski gunungan sampah di samping Kanal Banjir Barat (KBB) sudah diangkut, warga kini menyuarakan tuntutan menolak badan jalan dijadikan tempat pembuangan.
Desakan ini muncul agar estetika dan kesehatan lingkungan tetap terjaga tanpa harus mengganggu akses lalu lintas dari arah Season City menuju Roxy yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Penumpukan sampah yang sempat menghebohkan media sosial saat momen Lebaran kemarin ternyata dipicu oleh kendala teknis di hulu. Ketua RT 12 RW 01 Kalianyar M. Toyib menuturkan, kondisi tersebut bukanlah pemandangan harian, melainkan dampak dari gangguan pengiriman ke TPST Bantargebang.
"Penumpukan kemarin itu lantaran kejadian di Bantar Gebang. Bahkan sempat ada instruksi dari Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 8 Maret untuk tidak membuang sampah sementara," ujar Toyib, Senin (30/3).
Setelah sempat tertahan, proses pembersihan besar-besaran akhirnya dilakukan pada 24–25 Maret 2026. "Dua hari diangkut sampai selesai dan langsung disterilkan," tambahnya.
Spanduk Perlawanan di Badan Jalan
Meski lokasi kini sudah jauh lebih bersih, spanduk-spanduk penolakan masih terlihat menghiasi area tersebut. Spanduk ini adalah bentuk protes warga terhadap lambatnya pengangkutan yang seringkali memicu kemacetan dan bau tidak sedap.
Toyib mengatakan, warga sengaja memasang atribut tersebut karena merasa terganggu dengan keberadaan TPS liar di bahu jalan.
"Iya itu memang warga yang pasang karena kemarin protes sampah itu lama sekali diangkutnya dan jelas menganggu warga, bahkan juga bikin macet karena kan itu lokasinya di jalan," kata Toyib.
Solusi Relokasi: Bantaran Kali Jadi Opsi
Masalah mendasar di Kalianyar adalah ketiadaan lahan resmi untuk penampungan sampah. Selama ini, warga terpaksa membuang sampah di pinggir jalan karena tidak ada pilihan lain. Warga menuntut pemerintah segera melakukan relokasi ke tempat yang lebih manusiawi.
"Warga kami memang menolak kalau sampah dibuang di situ lagi. Karena itu di jalan, bukan tempatnya," tegas Toyib.
Ia mengusulkan agar pemerintah membangun TPS di area bantaran kali yang lebih tersembunyi namun mudah diakses armada. "Daripada di jalan, lebih baik ada TPS di bantaran kali. Kita juga sudah usulkan, bahkan menyurati dinas terkait. Tinggal butuh kajian dan keterlibatan semua pihak," jelasnya.
Selain masalah lahan, keterbatasan truk pengangkut menjadi rapor merah. Bayangkan, hanya ada dua truk yang melayani kebutuhan pembuangan sampah untuk 101 RT dan 9 RW di wilayah padat penduduk ini.
Kondisi ini diklaim sudah bertahan selama 10 tahun tanpa solusi konkret dari pihak terkait. "Ini udah terjadi sejak tahun 2016, artinya udah 10 tahun dan belum ada solusi. Warga udah resah karena baunya jelas bikin enggak sehat. Jadi harapannya dipindahkan supaya enggak ada problem masyarakat," ungkap Toyib.
Warga pun menyatakan kesiapan mereka jika pemerintah ingin menerapkan program pemilahan sampah mandiri, asalkan diberikan edukasi yang tepat. "Kalau memang ada pengolahan sampah, kami minta diajarkan. Biar warga bisa memilah sampah dengan benar," imbuhnya.