JawaPos.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin warga terdampak penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Bogor tidak akan dibiarkan kesulitan.

Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah solusi bagi warga. Mulai dari bantuan uang tunai hingga pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian.

KDM menegaskan bahwa pemprov tengah fokus mencari solusi terbaik untuk menjaga kesejahteraan masyarakat terdampak.

Ia mengakui banyak warga yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan akibat penutupan tambang di Parung Panjang dan sekitarnya. Sehingga diperlukan kebijakan cepat dan tepat agar kehidupan mereka tetap berjalan.

Salah satu upaya yang sedang disiapkan adalah pemberian bantuan langsung senilai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan selama masa penutupan tambang.

“Skemanya sedang kita hitung agar kebutuhan dasar seperti beras dan biaya sekolah anak tetap terpenuhi,” ujar Dedi di media sosialnya, dikutip Minggu (12/10).

Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar juga membuka berbagai peluang kerja baru bagi para mantan pekerja tambang.

Dedi menjelaskan bahwa sebagian warga bisa dialihkan menjadi kuli belah batu, operator alat berat, atau petugas kebersihan.

“Kami membutuhkan tenaga kebersihan dan akan merekrut dari para pekerja yang terdampak,” katanya.

Gaji bagi pekerja baru ini, lanjut Dedi, akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK), agar tetap memberikan penghasilan yang layak.

Tak berhenti di situ, ia juga menyebut bahwa Pemprov Jabar akan merekrut tenaga sopir untuk sektor Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, serta lingkungan hidup.

Sebagai bentuk komitmen lain, Pemprov Jabar juga berencana melatih warga terdampak untuk menjadi tenaga pemadam kebakaran (damkar).

Dengan berbagai langkah tersebut, Dedi Mulyadi berharap warga Parung Panjang dan sekitarnya dapat kembali bangkit secara ekonomi meski tambang ditutup.

Di sisi lain, warga Parung Panjang lain yang terganggu akibat dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang pun turut terfasilitasi.

Dampak Penutupan Sementara Tambang di Parung Panjang

Anggota DPRD Jawa Barat Dapil V Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom menyebut bahwa penutupan aktivitas tambang itu berdampak pada proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor. 

Penutupan sementara perusahaan tambang di Parung Panjang itu merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atas dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang.  

Aan menyebut, akibat penutupan sementara aktivitas tambang, proyek infrastruktur Pemkab Bogor tidak berjalan dengan lancar karena kesulitan mendapat bahan baku material.

"Proyek APBD kan sedang berjalan, akhirnya material tidak ada dan mengambil ke wilayah lain. Bahkan informasinya harga material juga menjadi naik," ujarnya sebagaimana dilansir dari Radar Bogor, Jumat (10/10).

Oleh karena itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu pun meminta Pemprov Jabar mempertimbangkan semua aspek dalam menindak aktivitas tambang di Parung Panjang tersebut. 

Dengan demikian, penutupan kegiatan tambang dapat dilakukan dengan efektif, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat.

"Harapannya gubernur bisa mengevaluasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik. Meski kami memahami Pemprov Jabar tengah menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Parung Panjang," ucap Aan.

Mayoritas Warga Dukung Penutupan Tambang Permanen

Terlepas dari kerugian itu, ia mengakui bahwa penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang membuat warga dapat bernapas lega. 

Lantaran proyek itu telah membuat jalanan menjadi padat dan buruk terhadap kualitas udara di sekitar.

Sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. 

Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh KDM.

Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan hingga Jumat (10/10) pukul 11.26 tercatat diikuti oleh lebih 17.476 responden. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'.

Hasil Poling menunjukkan, 80,8 persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 14.128.

Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar 18,7 persen atau 3.265 suara.

Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah 83 suara atau hanya sekitar 0,5 persen.