JawaPos.com - Mayoritas warga Parung Panjang Bogor mendukung penutupan aktivitas pertambangan secara permanen di kawasan tersebut berdasarkan hasil poling sementara. 

Meski begitu, Anggota DPRD Dapil V Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom menyebut bahwa penutupan aktivitas tambang itu berdampak pada proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor. 

Penutupan sementara perusahaan tambang di Parung Panjang itu merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang.  

Aan menyebut akibat penutupan sementara aktivitas tambang, proyek infrastruktur Pemkab Bogor tidak berjalan dengan lancar karena kesulitan mendapat bahan baku material.

"Proyek APBD kan sedang berjalan, akhirnya material tidak ada dan mengambil ke wilayah lain. Bahkan informasinya harga material juga menjadi naik," ujarnya sebagaimana dilansir dari Radar Bogor, Jumat (10/10).

Oleh karena itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu pun meminta Pemprov Jabar mempertimbangkan semua aspek dalam menindak aktivitas tambang di Parung Panjang tersebut. 

Dengan demikian, penutupan kegiatan tambang dapat dilakukan dengan efektif, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat.

"Harapannya gubernur bisa mengevaluasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik. Meski kami memahami Pemprov Jabar tengah menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Parung Panjang," ucap Aan.

Terlepas dari kerugian itu, ia mengakui bahwa penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang membuat warga dapat bernapas lega. 

Lantaran proyek itu telah membuat jalanan menjadi padat dan buruk terhadap kualitas udara di sekitar.

Poling Hasilkan Dukungan Penutupan Tambang Permanen

Sebelumnya, sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. 

Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM.

Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan diikuti oleh lebih dari 10 ribu orang. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'.

Hasil Poling menunjukkan, 74,1 persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 8.633.

Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar 25,3 persen atau 2.944  suara.

Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah 78 suara atau hanya sekitar 0,7 persen.

Data tersebut dicatat sampai dengan Kamis (9/10) pukul 09.26 WIB. Bisa saja dalam beberapa waktu ke depan mengalami perubahan.

Jalan Provinsi untuk Warga, Bukan Tambang 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa dirinya tidak akan membiarkan truk tambang melintasi jalan provinsi di Parung Panjang dan sekitarnya.

"Ke depannya, saya jamin tidak ada lagi mobil tambang yang lewat di jalan yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Jalan yang dibangun Pemprov itu untuk warga, bukan untuk tambang," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Larangan truk tambang melintas di jalan utama Parung Panjang itu bukan tanpa alasan. Menurut KDM, sudah seharusnya jalan provinsi tidak boleh dilewati oleh truk tambang yang bobotnya mencapai puluhan ton.

Sebab, truk Tambang yang super besar itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk jalan provinsi.

"Kapasitas jalan provinsi hanya sekitar 10 ton. Sedangkan kendaraan tambang 45-50 ton, nggak mungkin," papar Dedi Mulyadi.

bila terus menerus dilewati kendaraan berbobot besar, maka jalan akan cepat rusak dan membahayakan pengendara lainnya.

KDM meminta para pengusaha yang telah mengeruk keuntungan sangat besar dari pertambangan puluhan tahun di Parung Panjang dan sekitarnya untuk membangun jalur tambang sendiri.

pengadaan Lahannya bisa difasilitasi oleh Pemkab Bogor atau Pemprov Jawa Barat, asal ada komunikasi.

"Kalau niat bangun tambang, jalannya harus jalan tambang. Jalan tambang ya dibangun oleh yang berkepentingan menambang. Bangun sendiri, buat sendiri," jelas Dedi Mulyadi.