JawaPos.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih memicu kemarahan publik Malaysia.
Bahkan, Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meminta ASEAN memperlakukan Indonesia sebagai orang buangan atas bencana asap tersebut.
"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai orang buangan di wilayah ini," kata Syed Saddiq, sebagaimana dikutip AFP dikutip via France24.
Sejak awal, pemerintah dan sejumlah anggota parlemen Malaysia mendesak Indonesia memperkuat penanganan kebakaran yang dampaknya meluas hingga negara-negara tetangga.
Baca Juga: Gara-Gara Karhutla, Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Ditutup Sementara
Sementara, ASEAN kembali didorong untuk mengambil langkah konkret untuk mengatasi polusi lintas batas.
Saddiq menilai Indonesia perlu menghadapi konsekuensi diplomatik atas dampak kebakaran yang berulang kali mencemari udara di kawasan Asia Tenggara.
Pernyataan itu jauh lebih keras dibandingkan pendekatan diplomatik yang selama ini ditempuh pemerintah Malaysia.
Namun, kritik tersebut mencerminkan meningkatnya frustrasi masyarakat Malaysia terhadap penanganan karhutla di Indonesia.
Anggota parlemen Malaysia lainnya, Syerleena Abdul Rashid, menegaskan bahwa hubungan bertetangga harus diikuti tanggung jawab bersama.
Baca Juga: Karhutla Tak Hanya Dipicu El Nino, Pakar UGM Soroti Aktivitas Manusia
"Malaysia dan Indonesia adalah tetangga dekat, tetapi hubungan itu juga harus disertai tanggung jawab," ujar Syerleena.
"Mengapa rakyat Malaysia harus terus membayar harga untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab di luar perbatasan kita?" lanjutnya.
Kabut Asap Ganggu Aktivitas Warga Malaysia
Dampak kabut asap tidak hanya menjadi persoalan diplomatik, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia.
Pemerintah setempat bahkan terpaksa menutup sejumlah sekolah akibat memburuknya kualitas udara.
Di kawasan wisata Batu Caves, Kuala Lumpur, kabut asap juga mengurangi jarak pandang dan mengganggu aktivitas pengunjung maupun pekerja pariwisata.
Baca Juga: Karhutla Terjang Kawasan Gunung Arjuno, BPBD Jatim Kerahkan Tim Lakukan Pemadaman Manual
Operator tur Diddy Hamidon mengeluhkan kondisi tersebut ketika melihat kawasan wisata yang tertutup kabut. "Kamu tidak bisa melihat," katanya kepada AFP.
Ia juga mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih serius untuk mengatasi kebakaran. "Pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang benar," ujarnya.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis (15/10) membela pendekatan pemerintahnya terhadap Indonesia.
Ia mengatakan Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk menjalin komunikasi dengan Indonesia guna membahas persoalan kabut asap tersebut.
Malaysia sebelumnya juga menawarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran. Namun, tawaran itu baru tampak ditindaklanjuti pada Rabu setelah pejabat penanggulangan bencana kedua negara menggelar pembicaraan.
Baca Juga: Pakar UGM Ungkap Dampak Karhutla terhadap Satwa, Tak Cukup Pulihkan Hutan
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bentuk kerja sama akan ditentukan berdasarkan hasil diskusi kedua pihak.
"Bentuk kerja sama akan tergantung pada hasil diskusi," kata Mohamad kepada wartawan setempat.
"Tetapi pihak berwenang kedua negara, untuk pertama kalinya, telah memulai pembicaraan tentang bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mengatasi kabut asap, yang tampaknya semakin memburuk," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan berulang di Indonesia, terutama selama musim kemarau.
Tahun ini, kebakaran diperparah oleh siklus El Nino yang kuat, fenomena iklim yang cenderung meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Baca Juga: Singapura Mulai Selidiki Perusahaan Pemicu Karhutla di Indonesia, Terancam Denda Rp 1,2 M per Hari
Kebakaran telah melahap ratusan ribu hektare lahan di Indonesia dan memicu lonjakan polusi udara di beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste.
Di Timor Leste, sejumlah sekolah juga dilaporkan tutup akibat kabut asap pada pekan ini.
Sementara itu, Singapura mengalami peningkatan polusi udara hingga menempati posisi teratas dalam sejumlah pemeringkatan kualitas udara kota besar dunia dalam beberapa hari terakhir.
Dampak lintas negara tersebut membuat penanganan karhutla tidak lagi sekadar menjadi persoalan domestik Indonesia.
Kebakaran juga menyangkut kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan hubungan diplomatik di kawasan.
Baca Juga: Adik Eks Kepala BNPB Diduga Nikmati Rp 148 Miliar dari Dana Karhutla dan Banjir
Perjanjian ASEAN Kembali Dipertanyakan
Krisis kabut asap bukan kali pertama memicu ketegangan di Asia Tenggara. Pada 2002, negara-negara anggota ASEAN menandatangani Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau 'ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution'.
Namun, efektivitas kesepakatan tersebut kembali dipertanyakan karena dinilai belum mampu mencegah persoalan yang terus berulang.
James Chin, profesor studi Asia di University of Tasmania, bahkan menilai perjanjian tersebut tidak cukup efektif untuk memastikan negara-negara anggota menjalankan kewajibannya.
Ia menyebut kesepakatan itu "Tidak sepadan dengan kertas yang dicetaknya". Salah satu persoalan utamanya adalah tidak adanya mekanisme penegakan yang kuat.
Upaya Singapura sebelumnya untuk meminta pertanggungjawaban hukum perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan juga mengalami hambatan.
Baca Juga: Asap Karhutla Kalimantan Terbang sampai Jakarta, Gubernur Pramono Siagakan 367 Faskes
Di tengah kondisi tersebut, Malaysia meminta ASEAN menggelar pertemuan mendesak untuk membahas krisis kabut asap terbaru.
Filipina, yang menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun ini, mengonfirmasi bahwa persoalan tersebut akan masuk agenda pertemuan para menteri luar negeri pada bulan berikutnya.
Anggota parlemen Malaysia Hassan Abdul Karim mengatakan negara-negara ASEAN pada dasarnya bersedia membantu Indonesia mengatasi kebakaran.
"Anggota ASEAN lebih dari bersedia untuk membantu," ujarnya kepada AFP.
Namun, ia menilai kerja sama tersebut membutuhkan kemauan politik dari Indonesia. "Asalkan Indonesia bersedia menelan ego dan kebanggaan mereka yang lebih besar," katanya.
Baca Juga: BMKG Deteksi Asap Karhutla Kalimantan Sudah sampai Jakarta, Banten dan Jabar
Meningkatnya kemarahan publik di Malaysia dan Singapura turut memberikan tekanan kepada pemerintah agar mengambil langkah yang lebih tegas.
Meski demikian, James Chin memperkirakan kemajuan dalam penyelesaian krisis ini masih akan terbatas.
Syerleena Abdul Rashid menilai penyelesaian persoalan kabut asap harus melibatkan pertanggungjawaban di tingkat regional.
Menurut dia, perusahaan yang terlibat dalam pembakaran ilegal harus dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang apakah perusahaan tersebut berasal dari Indonesia, Malaysia, atau Singapura.
Ia juga mendesak pemerintah Indonesia meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran ilegal, serta mempererat kerja sama dengan negara-negara tetangga.
Baca Juga: Pemprov Kalteng Salurkan 10 Juta Liter Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Karhutla
"Yang kita butuhkan dari Jakarta adalah transparansi yang lebih besar, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas pembakaran ilegal, dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara tetangga," kata Syerleena.
Desakan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian krisis kabut asap tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman kebakaran ketika bencana terjadi.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, pengawasan perusahaan, transparansi penanganan karhutla, dan kerja sama lintas negara menjadi faktor penting untuk mencegah persoalan serupa terus berulang.