JawaPos.com - Pemerintah Jepang meminta sekolah bahasa Jepang di seluruh negeri mempertimbangkan penggunaan ujian alternatif selain Japanese-Language Proficiency Test (JLPT). Lonjakan peminat yang membutuhkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang untuk bekerja dan memperoleh visa pelajar membuat kapasitas ujian semakin terbatas.
Dilansir dari Kyodo, Senin (28/9), jumlah pendaftar JLPT meningkat tajam sejak pemerintah Jepang memperluas persyaratan kemampuan bahasa untuk lebih banyak jenis pekerjaan pada Oktober tahun lalu. Kebijakan tersebut diterapkan di tengah semakin besarnya ketergantungan Jepang terhadap tenaga kerja asing.
JLPT memiliki lima tingkat kemampuan dan menjadi satu-satunya ujian yang mencakup seluruh jenjang kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Namun, kepadatan peserta juga terjadi pada ujian kemampuan bahasa lainnya, termasuk ujian yang berfokus pada kemampuan bahasa Jepang untuk keperluan bisnis.
JLPT diselenggarakan dua kali dalam setahun oleh Japan Foundation dan Japan Educational Exchanges and Services. Ujian tersebut banyak digunakan warga negara asing untuk memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Jepang dalam berbagai status izin tinggal, termasuk untuk bekerja dan belajar.
Setelah pandemi Covid-19, jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahun. Data sementara menunjukkan 943.671 orang di Jepang dan luar negeri mendaftar JLPT pada sesi Juli tahun ini. Angka tersebut menjadi rekor untuk pelaksanaan ujian sesi Juli.
Sementara itu, pendaftaran untuk sesi Desember bahkan ditutup lebih awal dari jadwal.
Pemerintah Minta Gunakan Ujian Alternatif
Dalam dokumen tertanggal 11 September yang dikirim kepada sekitar 100 lembaga penyelenggara pendidikan bahasa Jepang yang mendapat sertifikasi negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang menyebut jumlah peserta JLPT meningkat pesat.
Kondisi tersebut membuat penyelenggara kesulitan mendapatkan tempat yang cukup untuk menampung seluruh peserta sekaligus memastikan ujian dapat berlangsung dengan baik.
Kementerian kemudian meminta lembaga-lembaga tersebut mempertimbangkan penggunaan ujian lain, termasuk BJT Business Japanese Proficiency Test.
Badan Layanan Imigrasi Jepang juga menyampaikan permintaan serupa kepada sekitar 800 sekolah bahasa Jepang yang tidak memiliki sertifikasi negara.
Selain itu, penyelenggara Test of Practical Japanese (J.TEST) menyatakan melalui situs resminya bahwa ujian yang digelar enam kali dalam setahun tersebut berpotensi menutup pendaftaran untuk sesi November sebelum batas waktu yang ditentukan.
Persyaratan Bahasa Picu Lonjakan Pendaftar
Yoshihisa Saito, profesor madya di Universitas Kobe yang mengkhususkan diri pada kebijakan terkait warga negara asing, mengatakan lonjakan pendaftar sebenarnya dapat diperkirakan setelah pemerintah memberlakukan persyaratan kemampuan bahasa Jepang untuk mendapatkan status izin tinggal.
“Seharusnya sudah dapat diperkirakan bahwa pemberlakuan persyaratan kemampuan bahasa Jepang untuk memperoleh status izin tinggal akan meningkatkan jumlah pendaftar,” kata Saito.
Menurutnya, hasil ujian dapat menentukan nasib kehidupan sebagian peserta sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ujian dapat diakses oleh seluruh pendaftar.
“Ada orang yang kehidupannya bergantung pada hasil ujian. Pemerintah harus menyelenggarakan ujian secara bertanggung jawab dan membuatnya dapat diakses oleh semua pendaftar,” ujarnya.