JawaPos.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan Malaysia tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai jalur bagi pengiriman yang mendukung kemampuan militer Israel. 

Pernyataan itu sekaligus menegaskan kembali posisi Malaysia yang hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Bagi pemerintahan Anwar, sikap tersebut tidak hanya menyangkut hubungan diplomatik, tetapi juga pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan pengiriman barang yang berpotensi berkaitan dengan kemampuan militer Israel.

Baca Juga: Tarif LRT Kelapa Gading–Manggarai Cuma Rp 8 Selama 8 Hari

"Posisi Malaysia jelas dan tegas. Kami tidak akan membiarkan negara kami digunakan sebagai saluran untuk pengiriman apa pun yang mendukung atau berkontribusi pada kemampuan militer Israel dan kekejamannya terhadap warga Palestina dan kehidupan tak berdosa lainnya," kata Anwar dalam pernyataan yang diunggah di X.

Anwar mengatakan setiap pengiriman yang mencurigakan akan diperiksa dan diselidiki sesuai dengan hukum Malaysia. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

Pernyataan Anwar muncul setelah laporan mengenai penahanan tiga kontainer di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada 19 Agustus.

Ketiga kontainer tersebut dilaporkan membawa komponen sepeda listrik dari sebuah produsen asal China. Barang itu dikirim menuju Pelabuhan Ashdod, Israel, dan hingga kini masih dalam proses pemeriksaan oleh otoritas Malaysia.

Isi kontainer tersebut belum dinyatakan sebagai perlengkapan militer. Otoritas Malaysia masih menyelidiki sifat, spesifikasi, penggunaan dan klasifikasi barang untuk memastikan apakah pengiriman tersebut melanggar ketentuan perdagangan yang berlaku.

Kasus itu menjadi perhatian karena sebelumnya, pada 7 Agustus, otoritas Malaysia juga menahan sebuah kontainer dari Filipina yang diduga berisi senjata dan ditujukan kepada Elbit Systems Ltd., perusahaan teknologi pertahanan Israel.

Badan Pengendalian dan Perlindungan Perbatasan Malaysia menyatakan barang dalam kontainer tersebut diperiksa untuk memastikan jenis, spesifikasi, tujuan penggunaan dan klasifikasinya, termasuk apakah barang tersebut masuk dalam kategori yang diatur berdasarkan undang-undang pengendalian perdagangan.

Malaysia sendiri diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap tersebut menjadi bagian dari posisi Kuala Lumpur dalam isu Israel-Palestina dan kembali ditegaskan melalui kebijakan pemerintah Anwar.

Dalam konteks terbaru, Anwar tidak hanya menegaskan bahwa Malaysia tidak akan menjadi jalur bagi pengiriman yang mendukung kemampuan militer Israel. Ia juga menyatakan bahwa setiap pengiriman mencurigakan akan diperiksa berdasarkan hukum nasional.

Sikap tersebut memperlihatkan bagaimana posisi politik luar negeri Malaysia terhadap Israel diterapkan bersamaan dengan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan pengiriman barang yang melintasi wilayahnya.

Malaysia juga memiliki Strategic Trade Act 2010 yang mengatur ekspor teknologi dan material sensitif. Undang-undang tersebut mencakup langkah-langkah untuk mencegah terorisme, proliferasi nuklir serta penyebaran senjata pemusnah massal.

Dengan demikian, penahanan tiga kontainer di Johor tidak berdiri sendiri. Kasus tersebut menjadi perkembangan terbaru dari sikap Malaysia di bawah Anwar Ibrahim yang tetap mempertahankan posisi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sekaligus memastikan aktivitas yang berkaitan dengan pengiriman menuju negara tersebut tidak melanggar hukum Malaysia.