JawaPos.com — Inggris menghadapi dilema baru ketika kendaraan otonom mulai masuk ke jalan raya: teknologi yang dijanjikan meningkatkan keselamatan dan menciptakan lapangan kerja baru juga berpotensi menghapus ratusan ribu pekerjaan pengemudi. Sebuah lembaga kajian ekonomi kini mendesak pemerintah mengenakan pajak kendaraan swakemudi sejak dini untuk menekan dampak tersebut sekaligus mengantisipasi kemacetan dan hilangnya penerimaan negara.
Dilansir dari The Guardian, Senin (14/9/2026), Centre for British Progress, lembaga kajian nonpartisan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, menilai pajak perlu diberlakukan sebelum kendaraan otonom semakin umum. Robotaxi baru mulai beroperasi di jalanan London bulan ini, sementara proyeksi pemerintah memperkirakan hingga 40 persen mobil yang terjual dapat memiliki kemampuan swakemudi pada pertengahan dekade berikutnya.
Menurut laporan itu, adopsi luas kendaraan otonom dapat mengancam ratusan ribu pekerjaan pengemudi taksi dan kendaraan sewaan. Inggris memiliki sekitar 417.000 pengemudi taksi dan kendaraan sewaan, termasuk 121.000 di London. Laporan tersebut mengakui manfaat keselamatan serta munculnya pekerjaan dengan keahlian baru, tetapi memperingatkan bahwa “kendaraan swakemudi pada akhirnya akan membuat sebagian besar pekerjaan ini menjadi tidak diperlukan”.
Departemen Transportasi Inggris memperkirakan kendaraan dengan kemampuan otomatisasi tinggi akan meningkatkan jarak tempuh di jalan hingga 24 persen pada 2050, yang berpotensi memperparah kemacetan dan memperlambat lalu lintas. Kondisi itu sudah terlihat dalam operasi robotaxi Waymo di California, ketika hampir separuh jarak yang ditempuh kendaraan berlangsung tanpa membawa penumpang.
Karena itu, Centre for British Progress mengusulkan pungutan yang diberlakukan sebelum kendaraan otonom digunakan secara luas. “Belum ada kelompok pemilik kendaraan otonom yang cukup besar untuk menolak pungutan; ketika kelompok itu sudah terbentuk, mengenakan pajak akan jauh lebih sulit,” demikian laporan tersebut. Dengan biaya sosial kemacetan sekitar 88 pence atau Rp20.970 per mil, pungutan itu diproyeksikan menghasilkan hingga GBP 47 miliar atau sekitar Rp1.120 triliun per tahun pada 2050, dengan kurs £1 senilai Rp23.830.
Kebijakan itu juga menyasar persoalan fiskal yang lebih luas. Pajak bahan bakar saat ini menghasilkan sekitar GBP 27 miliar atau Rp643,4 triliun per tahun, tetapi penerimaannya diproyeksikan menyusut seiring peralihan ke kendaraan listrik. David Lawrence, salah satu penulis laporan, mengatakan pengalaman Inggris menerapkan pajak bahan bakar sejak 1909 menunjukkan bahwa pungutan sebaiknya disiapkan sebelum penggunaan kendaraan meluas, agar pemerintah tidak menghadapi penolakan politik di kemudian hari. “Menurut kami, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya,” ujarnya.
Lawrence menilai dampaknya bahkan dapat terasa sebelum penerimaan pajak benar-benar terkumpul. “Bahkan jika penerimaan pajak baru mencapai puncaknya pada 2050, hal itu tetap akan memengaruhi imbal hasil obligasi pemerintah 30 tahun saat ini,” katanya. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat segera memengaruhi ruang fiskal pemerintah meski penerimaan sebenarnya baru muncul jauh di kemudian hari.
Sementara itu, Wayve, perusahaan Inggris yang mengembangkan teknologi kendaraan otonom, menolak gagasan pajak sektoral pada tahap awal. Wakil Presiden Global Affairs and Assurance Wayve Sarah Gates menyebut kendaraan otonom sebagai “peluang pertumbuhan besar bagi Inggris” dan bagian dari industri yang memberi keunggulan kompetitif bagi negara itu. Pasar globalnya diperkirakan bernilai GBP 700 miliar atau sekitar Rp16.681 triliun.
Gates memperingatkan, “Pajak sektoral pada tahap awal ini akan merusak agenda pertumbuhan pemerintah dan mengirimkan sinyal yang benar-benar keliru: Inggris akan menghukum inovatornya yang paling menjanjikan, alih-alih memberi mereka kondisi untuk berkembang dan berhasil.”
Pemerintah sendiri menyebut kendaraan otonom sebagai “peluang transformatif” yang dapat membawa teknologi mutakhir ke jalan Inggris, menciptakan ribuan pekerjaan, dan menghasilkan miliaran bagi ekonomi pada 2035. Uber, yang bersama Wayve telah menjalankan layanan kendaraan otonom terbatas di London, tidak memberikan komentar mengenai usulan pungutan tersebut.
Di sisi lain, serikat pekerja GMB, yang mewakili pengemudi taksi dan kendaraan sewaan, menilai pajak saja tidak cukup. Simon Rush mengatakan, “Mobil tanpa pengemudi mengancam mata pencaharian pengemudi kendaraan sewaan dan bisnis yang bergantung pada mereka.” GMB meminta pemerintah, Transport for London, dan operator menyiapkan program pelatihan ulang serta pengalihan pengemudi ke pekerjaan lain. Menurut Rush, pungutan kendaraan otonom dapat membantu mengurangi dampak ekonomi, “tetapi kami membutuhkan lebih banyak kebijakan konkret”.