JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mendorong negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) untuk melakukan kerja sama kolektif untuk menghadapi gejolak global. 

Menurut dia, gejolak geopolitik dunia yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global perlu dihadapi dengan membangun kerja sama antar negara.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, dikutip Minggu (13/9).

Ia mengatakan, ketahanan perlu dibangun secara berjenjang, dimulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, dan selanjutnya dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.

Baca Juga: Mentan Amran Klaim Dapat Restu Prabowo Bongkar Mafia Beras

Ia menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang Pembangunan.

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” ujar Prabowo 

Prabowo menekankan, pengalaman ASEAN menjadi salah satu contoh bagaimana kerja sama regional dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan.

Di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN telah menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat dialog, kerja sama, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya reformasi berbagai institusi multilateral agar semakin responsif terhadap perubahan lanskap global, dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.

Baca Juga: Prabowo Berbincang Hangat dengan Modi, Putin, dan Xi Jinping Jelang KTT BRICS di India

Reformasi tersebut antara lain mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs).

Dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral menjadi semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.

Menurutnya, keikutsertaan secara aktif negara-negara berkembang dalam proses reformasi tersebut menjadi hal yang krusial.

Indonesia berpandangan bahwa negara-negara berkembang perlu menjadi bagian dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global, bukan hanya menjadi penerima dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Soroti Polemik Data Bansos, Ekonom Celios Minta BPS Ajukan Anggaran Sensus ke Prabowo!

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan,” ujar Airlangga.