JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut memburuknya hubungan antara Moskow dan Tokyo sebagai "sepenuhnya kesalahan Jepang". Pernyataan itu disampaikan setelah kunjungannya ke salah satu kepulauan yang dikuasai Rusia tetapi diklaim Jepang memicu protes keras dari pemerintah Jepang.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (2/9), Putin mengatakan saat berada di Kirgizstan untuk menghadiri pertemuan Shanghai Cooperation Organization bahwa Moskow selama ini memperlakukan hubungan dengan Jepang "dengan sangat hati-hati".

Menurut Putin, Rusia bahkan sebelumnya siap membahas negosiasi perdamaian terkait kepulauan yang oleh Jepang disebut Wilayah Utara dan oleh Rusia disebut Kuril Selatan, meski persoalan tersebut menurut Moskow sudah "diselesaikan".

Jepang dan Rusia memiliki klaim yang bertentangan atas kepulauan tersebut. Jepang menyatakan Kepulauan Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan kelompok pulau kecil Habomai direbut secara ilegal oleh Uni Soviet tidak lama setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II.

Sebaliknya, Rusia menganggap pengambilalihan kepulauan tersebut sah.

Kunjungan Putin ke Etorofu pada bulan lalu memicu protes keras dari pemerintah Jepang. Putin mengatakan dirinya tidak terkejut dengan reaksi Tokyo terhadap kunjungannya tersebut.

Namun, ia mengaku secara umum justru terkejut dengan sikap Jepang terhadap Rusia.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya menyebut kunjungan Putin tersebut "sama sekali tidak dapat diterima".

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang Nikolay Nozdrev untuk menyampaikan protes pemerintah.

Perselisihan mengenai kepulauan tersebut telah menjadi persoalan teritorial utama antara Jepang dan Rusia selama puluhan tahun. Sengketa itu turut menghambat kedua negara menandatangani perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia II.

Hubungan kedua negara semakin memburuk di tengah invasi Rusia yang masih berlangsung di Ukraina.

Pernyataan terbaru Putin kembali menunjukkan sulitnya memperbaiki hubungan Tokyo dan Moskow, terutama karena sengketa wilayah yang telah berlangsung sejak akhir Perang Dunia II.