JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan datang ke Indonesia untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin atau lazim disebut 2+2
"Selama berada di Indonesia, Wang Yi akan memimpin Konferensi Pertama Mekanisme Dialog Strategis Komprehensif China–Indonesia, serta bersama Menteri Pertahanan Dong Jun menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Kedua Dialog Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan China–Indonesia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian seperti dalam laman Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang Rabu (19/8).
Dialog Strategis Komprehensif (CSD) RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026, sedangkan kunjungan Wang Yi dijadwalkan hingga 22 Agustus 2026.
Pertemuan CSD tersebut merupakan mekanisme bilateral baru tingkat menteri luar negeri yang dibentuk saat kunjungan kerja Menlu RI ke Beijing, Tiongkok, pada April 2025.
CSD ditujukan untuk mengidentifikasi capaian kerja sama, serta menetapkan prioritas strategis ke depan.
Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pertemuan CSD, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah Pertemuan ke-2 Mekanisme Dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan Tiongkok.
Pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerja sama bidang politik, pertahanan, dan keamanan baik pada tataran bilateral, regional, maupun global.
Kedua pertemuan strategis tersebut mencerminkan wujud penguatan kemitraan strategis komprehensif antara RI-Tiongkok.
Pada Pertemuan 2+2 perdana pada 21 April 2025 di Beijing, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk memperluas dialog kerja sama keamanan dan membangun hubungan keamanan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan lima pilar utama yaitu ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, politik, dan keamanan.
Dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman pembentukan Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) oleh Menlu Sugiono dan Menlu Wang Yi.
Indonesia dan Tiongkok sepakat meningkatkan kerja sama penegakan hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik, pertukaran intelijen, serta koordinasi operasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan ekstremisme.
Sebagai bagian dari upaya membangun strategic trust, kedua negara juga sepakat membentuk mekanisme konsultasi bilateral baru di bidang perlucutan senjata, non-proliferasi, dan pengendalian senjata.
Di sektor maritim, Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerja sama, termasuk dengan memperkuat koordinasi antara Bakamla dan "China Coast Guard". (*)