JawaPos.com — Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyoroti pentingnya tanggung jawab kolektif negara-negara dalam menghadapi polusi dan perubahan iklim dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8).
Jumhur menyayangkan masih adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mengurangi keterlibatan dalam tanggung jawab kolektif untuk mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, menurutnya, aktivitas ekonomi negara-negara tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap emisi global.
Menurut Jumhur, pengelolaan sumber daya alam, pencegahan degradasi lingkungan, serta pembangunan ketahanan iklim merupakan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Menteri Jumhur Sebut Jatim Ranking 1 Jaga Lingkungan dan Kelola Sampah
Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi ekosistem, ketahanan iklim, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan mayoritas penduduk yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga cuaca ekstrem dan bencana terkait iklim.
“Bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima.
Ia menyebut, Indonesia telah memiliki Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju ketahanan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Jumhur juga menekankan bahwa solusi lingkungan tidak hanya dapat mengandalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, pengetahuan tradisional masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim.
“Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam,” katanya.
Jumhur memperkenalkan sejumlah praktik tradisional Indonesia yang dinilai relevan dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, yakni Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, serta Awig-Awig di Bali.
Subak merupakan sistem pengelolaan air yang menggabungkan kerja sama masyarakat dan praktik spiritual. Sementara Sasi Lompa merupakan sistem tradisional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Adapun Awig-Awig merupakan sistem hukum adat berbasis masyarakat di Bali.
Baca Juga: Menteri LH Jumhur Tegaskan Ekonomi Hijau Bukan Sekadar Teori
Menurut Jumhur, berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi pendekatan dalam memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim,” pungkasnya.