Hubungan AS-Israel Makin 'Toxic', Kongres Dorong Akhiri Bantuan Militer Miliaran Dolar ke Tel Aviv

JawaPos.com - Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Israel mulai memasuki titik perubahan. Setelah puluhan tahun Washington menggelontorkan miliaran dolar uang pembayar pajak untuk menopang militer Israel, sejumlah anggota Kongres kini mendorong agar pola bantuan tersebut diakhiri.

Dorongan itu menguat menjelang berakhirnya memorandum of understanding (MoU) bantuan militer AS-Israel pada 2028. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Washington menyediakan bantuan militer sekitar USD 3,8 miliar setiap tahun kepada Israel.

Namun, dukungan politik terhadap skema lama itu terus terkikis. Penolakan tidak lagi hanya datang dari kelompok progresif Partai Demokrat, tetapi juga mulai muncul dari kalangan konservatif dan pendukung agenda 'America First' yang mempertanyakan mengapa uang pembayar pajak AS harus terus digunakan untuk membiayai pertahanan negara lain.

Mengutip New York Times, Kongres pun mulai mencari jalan keluar dari hubungan donor-penerima yang semakin menjadi beban politik dan keuangan bagi Washington. Alih-alih memberikan bantuan tunai militer secara rutin, AS dan Israel didorong beralih menuju hubungan perdagangan, investasi, pengembangan teknologi, serta kerja sama industri pertahanan.

Meski demikian, perubahan tersebut bukan berarti Washington akan meninggalkan Israel. Sebaliknya, rancangan baru yang sedang dibahas justru berpotensi membuat industri pertahanan dan intelijen kedua negara terhubung jauh lebih dalam.

Bantuan USD 3,8 Miliar per Tahun Terancam Berakhir

Salah satu pendorong perubahan tersebut adalah anggota DPR AS dari Partai Republik asal Indiana, Marlin Stutzman. Politikus yang sejalan dengan pendekatan 'America First' Presiden Donald Trump itu mengajukan resolusi tidak mengikat untuk mengakhiri MoU bantuan militer AS-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Sebagai gantinya, hubungan kedua negara diarahkan menuju 'mutual defense cooperation and joint economic investment' atau kerja sama pertahanan bersama dan investasi ekonomi.

Stutzman mengajukan gagasan itu setelah bertemu sejumlah pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang juga mendukung perubahan tersebut.

Pada Selasa, Stutzman menggambarkan gagasannya sebagai langkah untuk beralih dari status quo saat ini yang memberikan bantuan militer kepada Israel menuju terciptanya hubungan perdagangan di mana kita dapat saling membantu secara militer dan ekonomi.

Perubahan ini bisa menjadi kompromi politik bagi Washington. Israel masih dapat memperoleh dukungan besar dari AS dalam bidang pertahanan dan intelijen, tetapi Kongres tidak lagi harus secara eksplisit menyetujui pengiriman miliaran dolar uang federal ke Israel setiap tahun.

Dengan kata lain, yang hendak dihentikan bukan hubungan pertahanan AS-Israel, melainkan model Washington sebagai donor tetap yang membiayai kebutuhan militer sekutunya tersebut.

Desakan mengubah hubungan AS-Israel semakin kuat setelah perang di Gaza memicu penolakan terhadap kebijakan Washington yang dianggap memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel.
Perubahan sikap tersebut bahkan sudah terlihat dalam pemungutan suara di DPR AS.

Dalam voting bulan lalu, hampir separuh anggota DPR dari Partai Demokrat mendukung amendemen yang bertujuan menghentikan bantuan AS kepada Israel.
Amendemen itu memang akhirnya gagal dengan selisih suara besar. Namun, jumlah Demokrat yang mendukungnya menunjukkan bahwa dukungan tanpa syarat terhadap Israel tidak lagi menjadi konsensus politik seperti sebelumnya.

Perubahan serupa mulai terlihat di kalangan Republik, terutama pemilih konservatif berusia muda.

Survei New York Times/Siena pada Mei menemukan 63 persen pemilih Republik berusia 18 hingga 44 tahun yang disurvei menolak tambahan dukungan ekonomi dan militer kepada Israel. Sebaliknya, 72 persen pemilih Republik berusia 45 tahun ke atas masih mendukung pemberian bantuan tambahan.

Kesenjangan generasi tersebut menjadi sinyal penting bagi politik AS. Israel yang selama puluhan tahun memperoleh dukungan bipartisan kuat kini menghadapi pertanyaan yang semakin keras: sampai kapan Washington harus membayar kebutuhan pertahanan sekutunya?

Perubahan hubungan ini juga sejalan dengan pendekatan Trump yang menekan sekutu-sekutu AS agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertahanan mereka sendiri.

Netanyahu pada saat yang sama berupaya menunjukkan bahwa Israel tidak ingin selamanya bergantung pada bantuan militer Washington.

Karena itu, berakhirnya MoU pada 2028 dapat menjadi momentum untuk merombak hubungan kedua negara. Alih-alih menandatangani kesepakatan baru yang kembali mewajibkan AS menyediakan miliaran dolar bantuan langsung setiap tahun, Washington dan Israel dapat membangun pola kerja sama berbasis perdagangan, investasi dan produksi teknologi pertahanan bersama.

Namun, di sinilah muncul persoalan baru.
Upaya melepaskan AS dari hubungan donor-penerima justru dapat membawa kedua negara menuju integrasi pertahanan yang jauh lebih dalam.

Baik DPR maupun Senat AS telah memasukkan proposal kerja sama pertahanan AS-Israel dalam rancangan undang-undang kebijakan pertahanan tahunan.

Rancangan yang telah disahkan DPR dan masih menunggu tindakan Senat tersebut akan mengabadikan sejumlah bentuk kerja sama pertahanan kedua negara ke dalam hukum AS.

Dalam versi DPR, sebuah kantor khusus akan dibentuk di Departemen Pertahanan AS. Kantor tersebut secara hukum diwajibkan memfasilitasi kerja sama antara Amerika Serikat dan Israel.

Tugasnya mencakup pengembangan senjata dan teknologi baru, pengujian, hingga penerapan kemampuan pertahanan baru.

Gagasan itu berasal dari rancangan bipartisan yang diperkenalkan Senator Ted Budd dari Partai Republik dan Senator Kirsten Gillibrand dari Partai Demokrat.

Di DPR, proposal serupa diperkenalkan Ronny Jackson dari Partai Republik dan Don Davis dari Partai Demokrat.

Artinya, meski perdebatan mengenai bantuan langsung semakin tajam, keinginan mempertahankan kerja sama strategis dengan Israel masih memperoleh dukungan lintas partai.

Artikel Terkait