JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding perusahaan minyak AS meraup keuntungan terlalu besar dari lonjakan harga energi setelah perang dengan Iran mengganggu pasar minyak global. Sorotan Trump terutama diarahkan kepada ExxonMobil dan Chevron, yang mencatat laba gabungan hingga puluhan miliar dolar AS pada kuartal kedua.
Brent crude, yang sebelum serangan AS-Israel pada akhir Februari berada di sekitar USD 70 per barel, sempat melonjak hingga USD 126 pada akhir April. Harga tersebut kini berada di sekitar USD 85. Lonjakan itu memperbesar keuntungan produsen energi ketika konsumen masih menghadapi tingginya harga bensin.
Dilansir dari The Guardian, Kamis (6/8/2026), Trump mengatakan ExxonMobil dan Chevron "menghasilkan terlalu banyak uang" akibat kelangkaan pasokan. Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, dia menegaskan, "Saya tidak suka itu," dan meminta kedua perusahaan mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat serta menurunkan harga bagi konsumen.
Tekanan Trump datang ketika dua perusahaan energi terbesar AS membukukan lebih dari USD 26 miliar atau sekitar Rp467,2 triliun, dengan kurs Rp17.970 per dolar AS, untuk kuartal yang berakhir Juni.
Chevron mencatat laba kuartalan USD 12,2 miliar, tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dan sekitar lima kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. ExxonMobil memperoleh USD 14,5 miliar, dua kali lipat dari setahun sebelumnya dan menjadi laba kuartalan tertingginya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Baca Juga: Trump Klaim Negosiasi AS-Iran Berjalan Positif, Selat Hormuz Berpeluang Segera Dibuka Lagi
Gelombang keuntungan itu tidak berhenti pada dua perusahaan tersebut. Beberapa jam setelah Trump melontarkan kritik, BP melaporkan laba kuartalannya melonjak dua kali lipat menjadi USD 5,7 miliar.
Kepala Eksekutif BP Meg O’Neill mengatakan, "Kenyataannya, kami memproduksi komoditas global, dan harga produk yang kami jual mengikuti harga komoditas global tersebut." Dia juga mengaku memahami tekanan yang dirasakan rumah tangga akibat tingginya harga energi.
Namun, persoalannya bagi pemerintahan Trump bukan hanya besarnya laba perusahaan, melainkan harga yang harus dibayar konsumen. Rata-rata harga bensin di AS kini mencapai USD 4,11 per galon.
Trump sebelumnya menilai harga bensin semestinya sudah turun menjadi USD 2,25 setelah harga minyak merosot menyusul pembicaraan damai dengan Iran pada Juni. Dia bahkan memerintahkan Departemen Kehakiman menyelidiki dugaan pencatutan harga di sektor energi.
Langkah tersebut memperbesar tekanan politik terhadap industri minyak menjelang pemilihan anggota Kongres AS pada November 2026, di tengah menurunnya tingkat persetujuan Trump.
Pada akhir Juni, dia juga memperingatkan pengecer bahan bakar agar segera menurunkan harga. Pemerintahannya sejauh ini menyatakan tidak berencana melarang ekspor minyak atau produk petroleum AS, meski opsi tersebut dapat kembali dipertimbangkan jika harga BBM di SPBU terus meningkat.
Di sisi lain, kritik terhadap laba raksasa minyak tidak hanya datang dari Gedung Putih. Kelompok lingkungan menilai keuntungan tersebut tidak sebanding dengan beban yang ditanggung masyarakat akibat tingginya biaya energi dan dampak konflik.
Clémence Dubois, Direktur Kampanye 350.org, mengatakan, "Chevron dan Exxon memperoleh keuntungan dari model yang mengalihkan perhatian, sementara masyarakat biasa harus menanggung biayanya, termasuk melalui tagihan yang lebih tinggi dan dampak yang menghancurkan seperti kebakaran ini. Keuntungan tersebut terasa hampir kriminal."
Dengan demikian, konflik Iran kini menghasilkan persoalan yang jauh melampaui harga minyak mentah. Bagi Trump, lonjakan laba perusahaan minyak menjadi persoalan politik ketika harga bensin tetap tinggi.
Bagi industri energi, keuntungan tersebut merupakan konsekuensi dari harga komoditas global dan gangguan pasokan. Pertentangan itu memperlihatkan dilema ekonomi perang modern: gejolak geopolitik dapat memperkaya produsen energi pada saat yang sama ketika konsumen menghadapi biaya hidup yang lebih berat.
Baca Juga: Trump Buka Peluang Terakhir untuk Iran, tapi Ancaman Serangan Militer AS Masih Mengintai