JawaPos.com - Pemerintah Jepang menegaskan perlunya memperkuat industri pertahanan dalam negeri sekaligus memperluas ekspor alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menghadapi situasi keamanan yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Langkah tersebut tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Jepang 2026 yang dirilis Kementerian Pertahanan pada Selasa.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (4/8), laporan tahunan bertajuk Defense of Japan 2026 itu menyebut perkembangan teknologi militer dan munculnya pola peperangan baru membuat Jepang harus memperkuat kemampuan pertahanannya. Teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan drone disebut menjadi prioritas pengembangan.

Laporan setebal sekitar 600 halaman itu mengulas perkembangan keamanan sepanjang April 2025 hingga Maret 2026. Sejumlah perkembangan diperbarui hingga Mei, termasuk konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran yang masih berlangsung hingga Juni.

Kementerian Pertahanan memperingatkan bahwa semakin banyak perusahaan Jepang yang mengurangi atau menghentikan bisnis di sektor pertahanan. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu pasokan peralatan bagi Pasukan Bela Diri Jepang, sekaligus mengurangi daya saing, inovasi, dan keunggulan teknologi nasional.

Karena itu, pemerintah memandang ekspor alutsista sebagai bagian dari strategi memperkuat kerja sama keamanan dengan AS dan negara-negara mitra. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan efek penangkalan serta menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

"Hari ini tidak ada satu negara pun yang dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri," demikian isi laporan tersebut. Pemerintah juga mengingatkan bahwa aturan ekspor alutsista telah direvisi pada April lalu untuk mempermudah pengiriman peralatan pertahanan tanpa mengubah komitmen Jepang terhadap kebijakan luar negeri yang damai.

Sebagai contoh kerja sama yang terus diperluas, laporan itu menyoroti kolaborasi dengan AS, proyek fregat kelas Mogami untuk Australia, serta Global Combat Air Program, yakni proyek pengembangan pesawat tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia.

Di sisi lain, laporan tersebut menyebut aktivitas militer Tiongkok terus meningkat selama periode pelaporan. Jepang menyoroti operasi kapal induk Tiongkok di Samudra Pasifik, manuver pesawat tempur Tiongkok yang terbang sangat dekat dengan pesawat Jepang, hingga insiden penguncian radar.

Pemerintah Jepang juga menilai Beijing berupaya menormalkan kehadiran militernya di sekitar Taiwan. Dalam laporan itu, aktivitas militer dan kebijakan luar negeri Tiongkok disebut sebagai "tantangan strategis terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya" yang harus dihadapi Jepang bersama AS dan negara-negara yang memiliki pandangan serupa.

Selain Tiongkok, Jepang kembali menyebut Korea Utara sebagai ancaman yang bersifat langsung terhadap keamanan nasional. Alasannya, Pyongyang terus mengembangkan teknologi rudal, termasuk rudal hipersonik, memperkuat kemampuan angkatan laut dan sistem tanpa awak, serta mempererat kerja sama militer dengan Rusia.

Buku putih tersebut juga menekankan bahwa karakter peperangan telah berubah akibat penggunaan drone berbiaya rendah, AI, dan perang informasi. Mengacu pada pelajaran dari perang Rusia-Ukraina, Jepang menilai negara perlu memiliki cadangan persenjataan yang lebih besar, kapasitas produksi pertahanan yang lebih kuat, serta adopsi teknologi baru yang lebih cepat.