JawaPos.com - Pergantian kepemimpinan kembali terjadi di Inggris setelah Andy Burnham resmi menjabat sebagai perdana menteri baru pada Senin (20/7/2026). Mantan wali kota Greater Manchester itu menjadi pemimpin ketujuh Inggris dalam kurun waktu 10 tahun, menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri setelah menghadapi tekanan politik internal dan penurunan dukungan publik terhadap pemerintahan Partai Buruh.
Sebelumnya, Burnham terpilih sebagai pemimpin baru Partai Buruh dalam pemilihan internal pekan lalu. Ia kemudian secara resmi menerima mandat membentuk pemerintahan setelah bertemu dengan Raja Charles III di Istana Buckingham.
Penunjukan tersebut menandai babak baru bagi Partai Buruh yang sebelumnya memenangkan mayoritas besar dalam pemilu 2024, tetapi mengalami tekanan karena dinilai belum mampu menghadirkan perubahan ekonomi dan sosial secara cepat.
Dilansir dari ABC News, Selasa (21/7/2026), proses pergantian kekuasaan dimulai ketika Starmer mendatangi kediaman resmi perdana menteri di 10 Downing Street untuk menyampaikan pengunduran dirinya.
Dalam pernyataannya, Starmer mengatakan, "Hari ini saya datang untuk menawarkan pengunduran diri saya dan menutup babak perjalanan saya sebagai perdana menteri. Pekerjaan saya telah selesai."
Setelah menyampaikan pengunduran diri kepada Raja Charles III di Istana Buckingham, Starmer memberikan dukungannya kepada penerusnya.
"Saya sekarang menyerahkan tongkat estafet kepada Andy Burnham, saya mendoakan kesuksesan untuknya. Dia mendapatkan dukungan penuh dari saya," ujar Starmer.
Usai menerima mandat membentuk pemerintahan, Burnham kembali ke Downing Street dan menyampaikan pidato pertamanya sebagai perdana menteri. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan berupaya mengembalikan stabilitas politik Inggris setelah periode ketidakpastian.
"Kita harus menunjukkan bahwa kita dapat memperoleh kembali stabilitas," kata Burnham.
Dalam pemerintahannya, Burnham berjanji membawa perubahan melalui model politik dan ekonomi baru selama 10 tahun ke depan. Agenda utamanya mencakup penanganan persoalan biaya hidup, membantu generasi muda mendapatkan pekerjaan, mengakhiri tunawisma, memperkuat kembali sektor industri Inggris, mengembalikan sejumlah kebutuhan dasar ke bawah kendali publik, serta memperluas kewenangan pemerintah daerah.
Pergantian kepemimpinan ini terjadi setelah Starmer mengumumkan rencana mundur pada Juni 2026 akibat meningkatnya tekanan politik. Meskipun berhasil membawa Partai Buruh meraih kemenangan besar dalam pemilu 2024 setelah 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif, Starmer menghadapi kritik karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi perubahan cepat yang dijanjikan kepada pemilih.
Tekanan terhadap Starmer semakin meningkat setelah pemilihan lokal pada Mei 2026 membuat Partai Buruh kehilangan lebih dari 1.000 kursi di berbagai dewan daerah. Hasil tersebut dinilai sebagai bentuk penolakan pemilih terhadap kinerja pemerintahannya. Sejumlah anggota parlemen Partai Buruh bahkan sebelumnya meminta Starmer mundur.
Burnham menjadi satu-satunya kandidat dalam pemilihan kepemimpinan Partai Buruh dan memperoleh dukungan dari 379 dari total 403 anggota parlemen Partai Buruh di House of Commons. Saat menerima posisi tersebut, ia menyatakan misinya adalah "mengembalikan harapan" serta mengatasi ketimpangan ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Politikus berusia 56 tahun itu memiliki perjalanan panjang di Partai Buruh. Ia mengawali karier sebagai jurnalis sebelum menjadi peneliti parlemen partai pada usia muda. Burnham kemudian terpilih sebagai anggota parlemen untuk wilayah Leigh pada 2001 dan menduduki sejumlah posisi kabinet pada masa pemerintahan Tony Blair serta Gordon Brown.
Pada 2017, Burnham meninggalkan parlemen dan terpilih sebagai wali kota Greater Manchester. Selama menjabat, ia dikenal sebagai pendukung utama desentralisasi kekuasaan politik dan investasi dari London ke wilayah lain di Inggris. Pandangan tersebut membuatnya mendapat julukan "Raja Utara."
Dengan latar belakang politik kiri tengah dalam Partai Buruh, Burnham kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan janji stabilitas dan perubahan ekonomi. Masa kepemimpinannya akan menjadi ujian bagi kemampuan Inggris keluar dari periode pergantian politik yang berlangsung sejak referendum Brexit pada 2016.
Baca Juga: Lebih dari 60 Persen Warga Inggris Setuju Keir Starmer Mundur Jadi Perdana Menteri